Timika, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah membuka kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di delapan kabupaten yang berada di wilayah itu untuk mengajukan mutasi ke pemprov.
Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Vakentinus Sudarjanto Sumito mengatakan, baru 12 ASN Pemkab Mimika yang dimutasi ke Pemprov Papua Tengah yang resmi dibentuk pada November 2022 itu.
Valent mengatakan, sebelumnya masing-masing 8 kabupaten diharapkan mengirim 100 pegawai ke provinsi. Kenyataannya, baru 12 pegawai dari Pemkab Mimika yang dimutasi ke pemprov.
"Kenyataanya, Mimika itu cuma mengirimkan 12 orang kalau saya gak salah. Paling sedikit di antara 8 kabupaten lainnya," ujar Valent di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (10/7/2023).
Menurut Valent, dari 12 ASN yang telah dimutasi itu, tiga di antaranya telah meminta dikembalikan ke Pemkab Mimika.
"Ada tiga orang yang minta kembali. Berarti sisa sembilan pegawai dari Mimika. Kemarin saya baru mengiyakan satu orang, ada yang mau pindah satu ke provinsi. " tuturnya.
Menurut Valent yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah itu, ada beberapa sumber pegawai, yakni dari delapan pemerintah kabupaten di wilayah itu, provinsi induk, usulan pribadi, dan kementerian atau lembaga.
"Dari empat sumber itu, yang kami andalkan itu sebenarnya pegawai dari delapan kabupaten ini karena pegawai di provinsi saat kami menata dulu itu kan cuma 1.053 orang seharusnya," ungkap Valent.
"Kami berharap masing-masing kabupaten mengirimkan 100 supaya ada 800 pegawai. Nanti sisanya ditambahkan dari induk, dari usulan pribadi, dan lain lain. Jadi, itu betul-betul warna dari provinsi itu sendiri, dari delapan kabupaten itu," imbuhnya
Menurut Valent, keterwakilan pegawai kabupaten di provinsi sangat dibutuhkan untuk merepresentasikan daerah masing-masing.
"Dengan bergabung ke provinsi kan provinsi kita akan semakin kuat, semakin bagus, supaya nanti jangan sampai dikira kebijakannya itu cuma kepentingan lain, kepentingan kabupaten ini karena kepala dinasnya kabupaten ini, gak," tandasnya.
Ia menegaskan, kesempatan mutasi ke provinsi masih terbuka hingga kini. Pemerintah provinsi dan kabupaten terus mendorong agar ASN bisa bergabung ke provinsi.
"Namanya pegawai dia berhak untuk itu. Silakan mutasi selama alasannya jelas, karena kita kan di manajemen kepegawaian juga ada yang mengatur itu semua, untuk pengembangan kepegawaiannya," pungkasnya.