Minta Jatah Kursi Kelas Bisnis untuk Haji, Anggota DPR: Lho Kan Bayar

15 Jun 2023, 20:08 WIB

Politisi Partai Golkar Nusron Wahid - ANTARA FOTO/Reno Esnir

Jakarta, IDN Times - Anggota komisi VI DPR, Nusron Wahid menilai tidak ada masalah di balik permintaan kepada Direktur Utama Garuda Indonesia terkait kursi kelas bisnis untuk beribadah haji. Dengan catatan, tiket tersebut dibayar sendiri dan tak merugikan penumpang lain yang juga ingin menunaikan ibadah haji. Permintaan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota DPR yang ingin menunaikan ibadah haji terungkap dalam rapat dengar pendapat komisi VI DPR dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra.

"Ya, kalau bayar (sendiri tiketnya) kan boleh (minta disiapkan kursi). Gini lho, siapapun warga negara Indonesia, selama itu dia membeli dan membayar dibolehkan dan diizinkan. Tinggal masalah availability seat-nya. Apakah ada penumpang yang di-cancel atau tidak (karena minta jatah kursi)," ungkap Nusron di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (15/6/2023).

Ia melanjutkan bila tidak ada penumpang yang terdampak sehingga mereka gagal berangkat ke Saudi maka tak ada masalah apapun. "Misal, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 (orang) penumpang Garuda lalu di hari, jam dan penerbangan yang sama, misal GA berapa gitu, kemudian dibatalkan, lalu diisi anggota DPR ya itu jadi issue," tutur dia lagi.

Menurutnya, tidak ada undang-undang yang melarang bila ada anggota DPR yang bersedia membeli sendiri tiket kelas bisnis untuk bisa menunaikan ibadah haji. "Selama dia bayar, harganya cocok, tidak ada penumpang lain yang dirugikan, apakah ada UU yang melarang?" katanya.

Mengapa 80 anggota DPR itu ngotot ingin ke Saudi bersamaan pada momen haji tahun 2023?

1. Sekjen DPR beralasan 80 anggota DPR ke Saudi untuk lakukan pengawasan ibadah haji

Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)

Sementara, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengakui memang ada permintaan dari pihaknya untuk mencarikan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota parlemen kepada Dirut Garuda Indonesia. Ia mengatakan permintaan itu disampaikan dalam rangka fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan ibadah haji.

"Tim haji itu dibagi dalam dua tim, tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Jadi, kegiatan itu sudah kami atur jadwal-jadwal keberangkatan tim pengawas dari DPR," ujar Indra kepada media di Jakarta pada Rabu (14/6/2023).

Ia pun mengaku memang menghubungi Dirut Garuda, Irfan Setiaputra untuk membantu mencarikan ketersediaan kursi. Sebab, ia merupakan penanggung jawab administrasi di parlemen. Apalagi hingga saat ini belum diperoleh kepastian soal ketersediaan kursi bagi anggota DPR berangkat ke Mekkah.

"Maka saya telepon Dirut Garuda. Karena dia sahabat lama saya. Dia sering membantu. Saya telepon, 'bisa minta tolong gak untuk membantu mencarikan sekitar 80 seat untuk kepentingan DPR?' Kami itu punya anggaran bisa mencapai untuk kelas bisnis," katanya menirukan kalimat yang disampaikan ke Irfan melalui telepon.

2. Kursi kelas bisnis itu tidak diberikan gratis oleh Garuda Indonesia

Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia. (Dok. Garuda Indonesia)

Lebih lanjut, Indra membantah 80 kursi kelas bisnis yang sedang dicarinya tidak diberikan secara gratis oleh Garuda Indonesia. Ia mengaku DPR telah menganggarkan dan pihaknya membeli tiket.

"Ya, dananya dari anggaran lah. Mana ada yang gratis? Masak anggota DPR menjalankan tugas negara. Mau masuk surga aja disuruh salat, disuruh beramal, disuruh sedekah," katanya.

Indra pun menyebut akan mencari alternatif penerbangan dari maskapai asing lainnya seandainya tidak ada 80 kursi kelas bisnis di Garuda. Namun, DPR, kata Indra mengutamakan maskapai Garuda Indonesia sebagai upaya pertama.

"Kalau kami sih semuanya pengennya (naik) Garuda. Kalau gak dapat Garuda mau diapain? Kami semangat nya merah putih. Kalau Garuda nya gak ada seat-nya mau gimana?" tutur dia.

3. Dirut Garuda sebut masih upayakan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota DPR

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Sementara, di dalam rapat dengan komisi VI DPR, Dirut PT Garuda, Irfan Setiaputra mengaku masih mengupayakan ketersediaan 80 kursi kelas bisnis untuk ke Saudi. Sebab, untuk memenuhi permintaan tersebut butuh izin dari otoritas penerbangan sipil dari Saudi (GACA).

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 (Juni) adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," kata Irfan pada rapat 13 Juni 2023 lalu di DPR.