Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Mitigasi PHK Massal, Dasco Ungkap Satgas Mulai Kerja Pekan Depan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menghadiri Kongres III KPBI di Jakarta. (Dok. Pribadi Dasco).
  • Satgas mitigasi PHK yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad akan mulai bekerja pekan depan untuk mengantisipasi potensi gelombang PHK di tengah kondisi ekonomi nasional.
  • Dasco menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan guna memperkuat upaya relokasi serta perlindungan pekerja terdampak PHK.
  • RUU Ketenagakerjaan ditargetkan rampung Oktober 2026, sementara Mensesneg Prasetyo Hadi memberi sinyal kemungkinan bergabungnya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pak Dasco bilang tim khusus mau kerja minggu depan supaya banyak orang tidak kehilangan kerja. Tim itu mau rapat dan bantu pekerja yang kena PHK bisa pindah ke tempat lain. Sekarang pemerintah, polisi, dan orang-orang kerja sama biar semua aman. DPR juga lagi buat aturan baru tentang kerja, katanya selesai bulan Oktober nanti.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai menggelar rapat pekan depan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK di tengah situasi ekonomi nasional.

Pernyataan ini disampaikan Dasco dalam sambutannya saat menghadiri Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, pada Minggu (7/6/62026). Menurut dia, serikat pekerja telah mendata sektor-sektor yang rawan terkena dampak PHK.

"Mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada," kata Dasco.

1. Sinergi seluruh pemangku kepentingan harus diperkuat antisipasi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menghadiri Kongres III KPBI di Jakarta. (Dok. Pribadi Dasco).

Ketua Harian Gerindra itu turut mengapresiasi Desk Ketenagakerjaan Kepolisian yang selama ini telah berperan membantu mengalokasikan dan merelokasi tenaga kerja dari daerah yang terdampak PHK, ke wilayah yang masih membutuhkan pekerja. Ia menilai, mekanisme tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Oleh karena itu, ia menilai kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan perlu terus diperkuat untuk menghadapi ancaman PHK yang masih terjadi di sejumlah sektor industri.

"Ini menurut kami hal yang sangat baik, dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar di satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh di pihak pemerintah," kata Dasco.

2. RUU Ketenagakerjaan ditargetkan rampung Oktober tahun ini

Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di DPR (Dok. Humas DPR RI)

Dasco menyampaikan, parlemen saat ini masih terus menggodok rancangan undang-undang ketenagakerjaan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun putusan MK menuntut dibentuknya regulasi baru untuk mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta berbagai putusan MK lainnya yang relevan.

Ia menyinggung RUU Ketenagakerjaan rampung pada Oktober 2026. Menurut dia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan berbagai serikat pekerja telah menyusun berbagai rumusan yang nantinya akan disinkronkan dengan naskah akademik revisi perubahan UU ketenagakerjaan baru hasil rancangan DPR.

"Kemudian hasil rumusan itulah yang dibawa ke DPR untuk disinkronkan dengan naskah akademik yang sekarang ini sedang dibuat," kata Dasco.

3. Said Iqbal bakal gabung Kabinet Merah Putih

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Adapun, Istana belakangan memberikan sinyal terkait bergabungnya Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai anggota Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkap prosesnya sedang dalam tahap diskusi.

"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Said Iqbal akan diberi mandat terkait tenaga kerja, sesuai perjuangannya yang selama ini kerap disuarakan di lapangan

"Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," kata Ketua DPP Gerindra itu.

Editorial Team

Related Article