Jakarta, IDN Times - Sidang Paripurna Kabinet, 18 Juni 2020 lalu, dengan nada tinggi berkali-kali Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan para menteri untuk punya sense of crisis dan bekerja extraordinary untuk menyelesaikan masalah-masalah akibat pandemik COVID-19.
Presiden Jokowi jengkel dengan kinerja para menteri hingga ancaman reshuffle dan pembubaran lembaga pun terlontarkan. Lalu wajarkah Jokowi marah-marah?
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, wajar jika Presiden Jokowi marah-marah ke menteri-menterinya. Sebab, menurut Moeldoko, ada kekhawatiran Jokowi setelah melihat indeks ekonomi dunia yang tak dihiraukan oleh para pembantunya.
“Wajar Pak Jokowi marah. Seorang pemimpin marah, wajar. Pak Jokowi melihat indeks ekonomi dunia," kata Moeldoko di Mata Najwa, Rabu (1/7).
Moeldoko membenarkan jika kemarahan Jokowi saat itu cukup tinggi untuk menyadarkan menterinya agar ikut merasakan keresahannya melihat situasi Indonesia menghadapi pandemik COVID-19.
“Jangan lagi melihat situasi ini sebagai situasi biasa. Jangan pakai gaya linier atau konvensional. Situasi ini perlu metode berbeda," ujar Moeldoko saat menjelaskan pesan yang tersimpan di balik kemarahan Jokowi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer Qodari menjelaskan, kemarahan Jokowi ditunjukkan pada dua arah, ke luar dan ke dalam kabinet.
“Ke luar itu bukan marah pada rakyat, tapi berpesan pada mereka bahwa Presiden paham situasi Anda," kata Qodari.
Pesan kepada masyarakat itu untuk meredam tingkat kepuasan masyarakat, terutama terhadap soal ekonomi yang sangat-sangat rendah.
“Kondisi yang belum sesuai harapan masyarakat ini, di antaranya karena rendahnya serapan anggaran," ucap Qodari.
Untuk kemarahan ke menterinya, Qodari juga mewajarkan dan membaca jika para menteri belum mampu mengeksekusi visi-misi Presiden Jokowi.
“Presiden ibarat pelatih sepak bola yang menyusun strategi. Tapi yang mengimplementasikan, kan pemain di lapangan," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengamini analisis Qodari. Fahri menilai Presiden Jokowi tidak memiliki ahli tata negara sehingga membuat para menterinya kurang memahami instruksi.
“Dari awal saya katakan, presiden tidak punya ahli tata negara. Mari kita bicara jujur. Sikap kita terhadap pemimpin itu tidak wajar,” kata Fahri Hamzah.
Fahri menilai, ada dua hal yang tidak clear dalam pemerintahan Jokowi, yaitu pengertian soal presidensialisme dan memimpin negara secara otonom.
“Kita dikutuk dari dulu, dari Soekarno, Habibie, Mega, SBY, kita menghadapi pemimpin dengan sikap yang agak ganjil,” ujarnya.