Moeldoko: Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Tak Pernah Berhenti
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan komitmen Presiden Joko "Jokowi" Widodo terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah berhenti. Meski, isu korupsi tak disinggung dalam pidato kenegaraan oleh Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2021.
Bahkan, Moeldoko mengatakan Jokowi selalu mengingatkan jajarannya untuk menjauhi perbuatan korupsi.
"Komitmen presiden tidak pernah berhenti. Komitmen presiden selalu mengingatkan, selalu mengingatkan kepada jajaran. Yang diingatkan, satu, jangan sampai terlibat korupsi," ucap Moeldoko dalam keterangan persnya di Kantor Staf Presiden, Rabu (18/8/2021).
1. Jokowi tak pernah memihak jajarannya apabila terlibat korupsi
Apabila ada jajarannya yang melakukan korupsi, Moeldoko menegaskan Jokowi tidak pernah memihak. Menurutnya, itu adalah iktikad baik dari Jokowi.
"Kalau pun terjadi, bisa dilihat apakah presiden memihak? Apakah presiden melakukan pembelaan? Itu juga salah satu iktikad baik presiden dalam konteks korupsi ini. Komitmennya sangat jelas," tutur Moeldoko.
2. Moeldoko minta komitmen Jokowi pada isu korupsi jangan hanya dilihat dari pidato kenegaraan
Maka dari itu, mantan Panglima TNI ini meminta agar masyarakat tak hanya melihat perhatian Jokowi soal isu korupsi dari pidato kenegaraan. Akan tetapi, dari tindakan yang dilakukan Jokowi.
"Kita konsen melihat action dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Presiden dalam konteks korupsi ini. Jadi jangan hanya konsen pada apa itu dalam amanatnya. Tapi juga tolonglah dilihat," ujar dia.
3. Pencegahan korupsi jadi agenda besar Jokowi
Menurut Moeldoko, meski Presiden Jokowi menekankan pandemik COVID-19 jadi prioritas utama. Namun, agenda-agenda besar lain tidak diabaikan, termasuk pemberantasan korupsi.
"Di antaranya agenda besar itu adalah bagaimana kita mencegah korupsi dan menghindari dari tindakan-tindakan korupsi," ucap Moeldoko.
Ia mengungkapkan, saat rapat terbatas kabinet pada Juli 2021, Jokowi menekankan indeks persepsi korupsi dan layanan publik agar menjadi perhatian bagi semua jajaran.
"Itu presiden langsung memimpin di dalam sidang kabinet, itu sangat ditekankan tentang indeks persepsi korupsi dan layanan publik supaya menjadi atensi yang serius bagi seluruh jajaran di kabinet," tuturnya.