Jakarta, IDN Times - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat mempercepat mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang secara resmi ditanggalkan Gibran Rakabuming Raka mulai hari ini, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari menyampaikan, secara aturan konstitusi, MPR memang memiliki batas waktu 60 hari dalam memproses pengisian jabatan wakil presiden.
"Nah, tapi tadi rentang waktu yang paling lama itu bisa dipadatkan. Bisa saja besok itu juga sekaligus membuat tim verifikasi," kata Taufik.
Taufik juga melihat, MPR ingin memadatkan semua agenda tahapan pengisian jabatan wapres yang kosong mulai hari ini.
Menurut dia, terdapat peluang besar, dalam rapat gabungan besok. MPR bisa langsung menyiapkan surat ke presiden terkait dua calon nama pengganti Gibran, termasuk pembentukan tim ad hoc penyusunan keterapan MPR pengangkatan Wapres baru.
"Nah, bisa jadi, bisa jadi nih ya, rapat gabungan besok tadi selain menetapkan hari sidang paripurna, kemudian menyiapkan surat ke presiden, membentuk tim verifikasi, mengirimkan surat ke presiden di hari yang sama besok itu. Bisa jadi ya. Nah, kemudian presiden kalau emang mau cepat bisa juga dia merespons langsung bisa kalau memang sudah siap," kata dia.
Secara aturan, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk memproses kekosongan jabatan Wapres. Kemudian dalam waktu paling lama 3 x 24 jam, MPR wajib membuat rapat gabungan untuk menyusun sejumlah agenda, termasuk menentukan sidang paripurna pengangkatan Wapres baru pengganti Gibran.
Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR, Ahmad Muzani sebagai Wapres RI. Proses itu terjadi di ruang pimpinan MPR di Gedung Nusantara III. Tak ada alasan yang disampaikan Gibran ke MPR untuk menanggalkan jabatannya.