Mualem Temui Teddy, Laporkan Hunian Korban Banjir Terbangun 4.000 Unit

29 Jan 2026, 18:55 WIB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadap Seskab Teddy Indra Wijaya lapor situasi Aceh paska bencana. (Instagram.com/Sekretariat Kabinet)

Intinya sih...

Pemprov Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 29 Januari 2026 karena penanganan darurat belum tuntas.
Gubernur Aceh meminta perbaikan akses masyarakat, terutama di daerah sulit dijangkau, dan memperhatikan kebutuhan jembatan darurat di Kecamatan Sawang.
Pemerintah mengembalikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk tiga provinsi di Pulau Sumatra yang terdampak banjir dan tanah longsor, termasuk di Aceh.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di Kantor Sekretariat Kabinet pada Rabu, (28/1/2026). Pertemuan tersebut membahas laporan perkembangan pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November 2025 lalu.

Dalam pertemuan itu, Mualem melaporkan kemajuan konkret proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya di sektor perumahan. Hingga akhir Januari 2026, pembangunan rumah hunian bagi warga terdampak telah mencapai hampir 4.000 unit yang tersebar di beberapa kabupaten/kota terdampak.

Selain pembangunan hunian baru, pemerintah daerah juga terus melakukan perbaikan rumah warga yang masih layak dan tetap ingin ditinggali oleh pemiliknya. Program tersebut dilaksanakan untuk memastikan warga dapat kembali menempati rumah secara aman dan layak pascabencana.

Pembahasan juga mencakup peruntukan pencairan anggaran daerah yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan Aceh, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta percepatan pembangunan kembali infrastruktur.

Di sektor infrastruktur umum, Gubernur Aceh melaporkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya menunjukkan perkembangan positif dan berangsur pulih. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pemulihan berjalan sesuai target dan kebutuhan di lapangan.

1. Pemprov Aceh perpanjang tanggap darurat hingga hari ini

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadap Seskab Teddy Indra Wijaya lapor situasi Aceh paska bencana. (Instagram.com/Sekretariat Kabinet)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana untuk keempat kalinya pada Kamis (22/1/2026). Status tanggap darurat bencana di Aceh tetap berlangsung hingga 29 Januari 2026. Sebab, penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor belum tuntas.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh.

Mualem menjelaskan, perpanjangan status itu merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan merujuk pada surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri pada 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.

"Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 7 hari terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026," kata pria yang akrab disapa Mualem itu.

Dia mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat dibutuhkan agar berbagai upaya dapat dilakukan dengan lebih baik. Proses pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, dan layanan kesehatan perlu dipercepat serta disebarkan dengan merata.

2. Jembatan infrastruktur yang dibutuhkan warga

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadap Seskab Teddy Indra Wijaya lapor situasi Aceh paska bencana. (Instagram.com/Sekretariat Kabinet)

Di dalam arahannya, Mualem meminta agar perbaikan akses masyarakat juga harus dilakukan, termasuk ke gampong atau desa-desa yang selama ini sulit dijangkau. Semua itu, kata dia, membutuhkan koordinasi yang kuat.

Dia mengajak seluruh unsur terkait mulai dari pemerintah kabupaten atau kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha hingga masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Mualem memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di Kecamatan Sawang dan Kabupaten Aceh Utara yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses akibat rusaknya infrastruktur penghubung.

"Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus," kata dia.

Sejalan dengan penetapan tersebut, dia juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan.

3. Pemerintah kembalikan TKD Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (dok. Kemendagri)

Sementara, pemerintah memutuskan untuk mengembalikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk tiga provinsi di Pulau Sumatra yang terdampak banjir dan tanah longsor, termasuk di Aceh. Semula TKD itu dipotong oleh pemerintah pusat dengan alasan efisiensi. Total TKD yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun.

"Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan tahun 2025. Dengan kata lain, ya, ditambah angkanya totalnya menjadi Rp10,6 triliun," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Melalui kebijakan ini, TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di tiga wilayah tersebut disamakan dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi.

Tito selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan, keputusan tersebut juga telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat, kata dia, berkomitmen penuh memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai kekuatan dan sumber daya nasional juga telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan pascabencana.