Anggota DPR Minta BPDPKS Diaudit karena Rugikan Petani Sawit
Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun (dok. Pribadi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diaudit. Hal itu karena dianggap telah merugikan petani sawit.
Rudi mengaku mendapat laporan dari petani sawit yang merasa kecewa, karena BPDPKS memberikan bantuan alat berat kepada koperasi. Padahal, para petani yang dipungut iuran dan tidak mendapat bantuan dana.
"17 juta petani sawit yang dipungut biaya oleh BPDPKS kecewa semua. Mereka butuh bantuan bibit dan pupuk, tapi kok BPDPKS malah beri bantuan ke koperasi atas rekomendasi Wilmar," ujar Rudi melalui pesan singkat kepada IDN Times, Selasa (22/11/2022).
Baca Juga: Ombudsman Mau Audit BPDPKS Tahun Depan, Ada Apa?
1. Pertanyakan cara pemberian bantuan oleh BPDPKS
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun (dok. Pribadi)Rudi mempertanyakan cara pemberian bantuan oleh BPDPKS kepada petani sawit. Menurutnya, yang lebih membutuhkan bantuan adalah petani, bukan koperasi besar.
"Logikanya di mana? Petani sawit kecil rata-rata butuh bibit, pupuk dan lain-lain," ucap dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Banyak Kampanye Negatif Soal Sawit, Ini yang Dilakukan BPDPKS
2. Hanya ada satu koperasi yang diberi bantuan
Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun (dok. Pribadi)Rudi kemudian menyoroti hanya satu koperasi saja yang diberi bantuan. Legislator dapil Sumatra Utara III ini pun merasa heran.
Logikanya alat berat tersebut apakah mau dijadikan aset kontraktor tambang? Berapa nilai miliar harga eskavator dan kenapa hanya 1 lokasi diberikan? Kenapa tidak BPDPKS berikan bibit unggul ke petani sawit kecil, misal 120 batang sawit per hektare per petani?” kata dia.
3. Minta diaudit
Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun (dok. Pribadi)Lebih lanjut, Rudi meminta BPDPKS untuk diaudit secara menyeluruh. Dia berharap, anggaran pungutan dari petani sawit bisa transparan.
"BPDKS harus diaudit dan diperiksa. Saya sendiri sebagai petani sawit tidak terima dengan pola dan kebijakan BPDPKS yang sesuka nenek moyangya mengalokasikan bantuan," imbuhnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
