Jokowi akan Kaji Ulang Aturan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengkaji ulang tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) (dok. Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengkaji ulang tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI), yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi.
"Tadi membahas tentang perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia. Dan kita sebenarnya sudah punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kita akan coba review Undang-Undang 18/2017 ini melihat bagaimana penempatan," ujar Ida di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Baca Juga: PMI Manufaktur RI Tertinggi dalam 10 Bulan, China Lewat!
1. Perbaikan aturan diharapkan bisa meningkatkan perlindungan bagi PMI
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengkaji ulang tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) (dok. Sekretariat Presiden)Ida mengatakan, perbaikan aturan itu diharapkan bisa meningkatkan perlindungan PMI yang bekerja di luar negeri. Sehingga, PMI dapat kembali ke Tanah Air dengan sehat dan sejahtera.
"Bapak Presiden meminta Pak Menko Perekonomian untuk memberi kesempatan dua minggu, untuk me-review tata kelola penempatan. Kemudian meminta kepada Menko Polhukam law enforcement-nya," kata dia.
Baca Juga: Dua PMI Berhasil Dibebaskan dari Jaringan Prostitusi Abu Dhabi
2. Evaluasi aturan akan melibatkan pemerintah daerah
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengkaji ulang tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) (dok. Sekretariat Presiden)Dalam kesempatan itu, Ida juga menyebutkan soal evaluasi aturan akan melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Kita berharap masing-masing daerah ini menjalankan kewajibannya seperti yang diatur di Undang-Undang 18/2017. Jadi saya sama Pak Mendagri sudah sepakat untuk melakukan semacam rakor yang melibatkan pemerintah daerah," ucap dia.
3. Evaluasi aturan masih dalam tahap awal
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengkaji ulang tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) (dok. Sekretariat Presiden)Lebih lanjut, Ida menerangkan, evaluwasi aturan masih dalam tahap awal. Oleh karenanya, dia belum bisa menjelaskan lebih detail mengenai perubahan aturan secara rinci.
"Ya nanti, perbaikan itu kan di negara kita sendiri sebelum (PMI) berangkat," imbuhnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
