Jokowi Minta Polisi Terlibat Kasus Narkoba Ditindak Tegas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan agar polisi yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba ditindak tegas. Hal itu disampaikan saat Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) terkait pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/9/2023).
"Mengenai rehabilitasi pada pelaku karena di lapas juga penuh, kemarin ada usulan dari pangdam untuk bisa dilakukan di Rindam di setiap Kodam kita punya kapasitas kurang lebih 500-an yang bisa ditempati," kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Sebut 3,6 Juta Warga Indonesia Terjerat Penyalahgunaan Narkoba
1. Jokowi sebut ada 3,6 juta warga Indonesia terjerat penyalahgunaan narkoba
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan ada 3,6 juta warga Indonesia terjerat penyalahgunaan narkoba.
"Rapat terbatas pada siang har ini dengan pembicaraan mengenai pemberantasan dan penanggulangan kasus narkoba di negara kita. BNN (Badan Narkotika Nasional) mencatat penyalahgunaan narkoba 1,95 persen atau 3,6 juta jiwa," kata dia.
Baca Juga: Gerebek Narkoba, Polisi Malah Temukan Senpi Rakitan Bentuk Pulpen
2. Ada usulan Rindam jadi tempat rehabilitasi pengguna narkoba
Jokowi menyampaikan, ada usulan dari pangdam, Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) bisa dijadikan tempat rehabilitasi pengguna narkoba.
"Mengenai rehabilitasi pada pelaku karena di lapas juga penuh, kemarin ada usulan dari pangdam, untuk bisa dilakukan di Rindam di setiap kota kita punya kapasitas kurang lebih 500-an yang bisa ditempati," kata dia.
3. Rehabilitasi di Rindam masih harus dibahas
Meski demikian, Jokowi menyampaikan, rehabilitasi pengguna narkoba di Rindam masih harus dibahas lebih lanjut.
"Tapi ini nanti kita bicarakan juga masalah anggarannya seperti apa. Yang terakhir, saya kira mengenai pencegahan, terutama penyelundupan masuknya narkobanya betul-betul kita urut benar. Ini secara saya kira agar kita fokus saya ingin nanti juga memutuskan kita dikerjakan, gak di semua provinsi dulu lah, mungkin 5 besar, provinsi 5 besar yang narkobanya paling tinggi. Kita fokuskan di situ atau 10 besar, tapi nanti kita putuskan setelah kita berbicara di sini," imbuhnya.