Comscore Tracker

Ketua Komisi I Mau Ajak Hillary Ngopi, Ngomongin soal Ajudan dari TNI

Komisi I DPR sebut yang dilakukan Hillary tindakan pribadi

Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI termuda dari Fraksi NasDem, Hillary Brigitta Lasut, meminta diberikan ajudan pengamanan dari TNI. Komisi I DPR RI yang bermitra kerja dengan TNI mengaku tidak mengetahui tentang permintaan Hillary itu.

"Tidak tahu menahu dan tidak ada koordinasi dengan kami," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Jumat (3/12/2021).

Dia mengaku tak ada kewenangan untuk menegur Hillary. Meutya mengatakan, yang berhak menegur adalah Fraksi NasDem.

"Kalau saya lebih ke akan ajak ngopi saja Mbak Hillary untuk ngobrol/sharing, sebagai senior-junior dan sesama politisi perempuan," ucapnya.

Baca Juga: Anggota DPR Termuda Hillary Surati KSAD Dudung Minta Ajudan dari TNI

1. Pengamanan TNI untuk Hillary ditarik

Ketua Komisi I Mau Ajak Hillary Ngopi, Ngomongin soal Ajudan dari TNI(Politikus Nasdem Hillary Brigita Lasut) www.instagram.com/@hillarylasut

Menurutnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman menarik sementara anggotanya untuk mengamankan Hillary.

"KSAD sampaikan pengamanan sementara ditarik dulu untuk dipelajari urgensinya," katanya.

Lebih lanjut, Meutya mengaku, di Komisi I tak ada yang mendapat pengawalan dari TNI. Oleh karenanya, pengawalan terhadap Hillary adalah murni permintaan pribadi.

"Saya tidak memiliki ajudan khusus, jika pun ada yang mendampingi saya dalam acara resmi komisi, mereka adalah protokol resmi Komisi I, PNS sipil. Hingga saat ini sebagai Ketua Komisi saya masih rasa cukup," ucapnya.

Baca Juga: Dianggap Tak Etis dan Akan Ditegur Nasdem, Begini Respons Hillary

2. Hillary Surati KSAD Dudung Minta Ajudan dari TNI

Ketua Komisi I Mau Ajak Hillary Ngopi, Ngomongin soal Ajudan dari TNIPresiden Joko "Jokowi" Widodo melantik Letnan Jenderal (Letnan) TNI Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (17/11/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Hillary mengaku meminta ajudan ini ke KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

"Banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat ke KASAD (KSAD) untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No 85 Tahun 2014," kata Hillary di akun Instagram-nya, @hillarybrigitta, dikutip Kamis (2/12/2021).

Legislator muda ini menceritakan alasannya mengapa meminta ajudan pengamanan dari TNI ketimbang dari polisi. Hillary mengatakan, TNI secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat. Dia pun mengaku lebih nyaman bila mendapatkan ajudan dari TNI.

"Saya terlalu sering merepotkan Pak Kapolri kalau meminta dari kepolisian, terkait banyaknya kasus masyarakat kecil di Sulut yang saya kawal, saya merasa lebih nyaman kali ini meminta bantuan TNI," ucapnya.

"Kalau ditanya kenapa, jujur saja saya harus mengakui, cukup tidak mudah untuk menjadi seorang perempuan berusia 20-an dan belum menikah, khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak," sambung Hillary.

3. Fraksi NasDem beri teguran

Ketua Komisi I Mau Ajak Hillary Ngopi, Ngomongin soal Ajudan dari TNIWakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali saat konferensi pers terkait Rakorwil DPW Partai NasDem Sulsel di Hotel Claro Makassar, Senin (29/3/2021). IDN Times/Asrhawi Muin

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan pihaknya akan memberikan teguran kepada Hillary. Menurutnya, tindakan Hillary dilakukan tanpa koordinasi dengan partai.

Ahmad Ali menjelaskan, NasDem tidak pernah menginstruksikan untuk meminta ajudan pengamanan dari TNI. Permintaan Hillary untuk mendapatkan ajudan dari TNI tidak mendesak. Dia pun meminta Dudung tidak menanggapi surat Hillary.

"Di partai tidak pernah menginstruksikan itu, apalagi meminta secara resmi seperti itu. Saya pikir KSAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespons itu karena menurutku tidak patut, karena alasan yang disampaikan seperti disampaikan tadi," kata Ahmad Ali.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ajudan pimpinan DPR saja berasal dari polisi. Pemberian ajudan kepada anggota DPR, sambungnya, diberikan oleh negara.

"Kalau secara normatif ya sebenarnya sah-sah saja. Kalau secara etis tidak pas. Kemudian kalau ada keperluan urgen ada kepolisian sebagai pengamanan, tapi apa hal yang mendesak menurut saya," ucapnya.

Topic:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya