Majunya Gibran sebagai Cawapres Diklaim Jadi Ancaman Pihak Lain
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Nama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, semakin menguat diisukan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perkara batas usia capres-cawapres. Isu Gibran bakal maju sebagai bakal cawapres juga menjadi pro dan kontra.
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah, menilai pihak yang khawatir dengan majunya Gibran sebagai bakal cawapres karena merasa terancam.
"Sangat terlihat sekali ada pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan di parlemen dan eksekutif, terancam dengan masifnya dukungan pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pihak yang panik tersebut terus melakukan berbagai cara untuk memuluskan agendanya," ujar Mardiansyah dalam keterangannya yang diterima IDN Times, Senin (15/10/2023).
Baca Juga: Temui Gibran, Cak Imin Bahas Peluang Gibran-Gus Yusuf di Pilgub Jateng
1. Soal dinasti politik
Mardiansyah mengatakan, tak ada kaitannya bila Gibran maju sebagai bakal cawapres merupakan dinasti politik. Anggapan tersebut muncul karena Gibran merupakan anak sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Saat ini presiden Joko Widodo masih mendapatkan 80 persen kepercayaan publik terhadap kepemimpinanya, jika hanya ingin melanggengkan kekuasaan bisa saja didorong untuk tiga periode, tapi itu tidak dilakukan oleh presiden karena menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," ucap dia.
Baca Juga: Rampai Nusantara DKI Jakarta Deklarasi Gibran Jadi Bacawapres 2024
2. Ruang demokrasi bebas aktif
Editor’s picks
Menurut Mardiansyah ruang demokrasi itu bebas aktif. Sehinga, semua warga negara bisa maju sebagai capres atau cawapres.
"Ruang demokrasi itu kan bebas dan siapapun memiliki hak yang sama, termasuk Gibran. Jadi jika masyarakat mengendaki karena melihat track recordnya dalam memimpin Kota Solo dinilai bagus dan berhasil, kenapa tidak?" kata dia.
3. Jokowi disebut memperjuangkan reformasi
Lebih lanjut, Mardiansyah mengklaim, Jokowi memperjuangkan demokrasi sesuai dengan agenda reformasi.
"Sebagai aktivis 98 kami melihat bahwa Presiden Joko Widodo telah menjaga marwah dari agenda reformasi 1998, termasuk memperjuangkan demokrasi Indonesia agar tidak lagi terpasung dan terbelenggu oleh kelompok politik manapun," imbuhnya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.