Mardiono Dorong Pemerintah Buat Kebijakan Pro UMKM
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pro UMKM. Menurutnya,UMKM salah satu penghasil lapangan kerja terbesar di Indonesia.
“Sebagaimana kita ketahui UMKM merupakan salah satu penghasil lapangan kerja terbesar di banyak negara dan terbukti mendukung pengurangan pengangguran, sekaligus mampu meningkatkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada UMKM,” ujar Mardiono dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/5/2024).
Baca Juga: Kementerian BUMN Sukses Gelar KAWFEST 2024, Majukan UMKM Fashion
1. Contoh kebijakan pro UMKM
Mardiono menjelaskan, kebijakan pro UMKM itu antara lain meningkatkan kemitraan, memperluas akses modal bagi UMKM hingga akselerasi penciptaan starup untuk membuka usaha baru.
“Guna menjawab tantangan pengembangan UMKM sebagai instrumen pengentasan kemiskinan juga dibutuhkan beberapa upaya lainnya. Seperti pemerintah juga perlu mengakselerasi penyediaan sistem basis data terpadu bagi UMKM dan lengkap, agar dapat diakses oleh berbagai pihak,” ucap dia.
Baca Juga: Penyaluran Kredit UMKM Bank DKI Melonjak Jadi Rp5,2 Triliun per Maret
Editor’s picks
2. Peran UMKM juga meningkatkan ekonomi nasional
Plt Ketua Umum PPP itu menyampaikan, peran UMKM juga penting untuk meningkatkan ekonomi nasional. Sehingga, ekosistem UMKM juga harus dilindungi dengan kebijakan yang baik.
Menurutnya, salah satu penopang ekonomi nasional semasa pandemik COVID-19 adalah UMKM.
3. UMKM bisa berperan memberantas kemiskinan
Lebih lanjut, Mardiono mengatakan, UMKM juga bisa berperan memberantas kemiskinan. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi yang baik antara pelaku UMKM dan pemerintah.
“Untuk menguatkan peran UMKM dan memberantas kemiskinan di Indonesia butuh kerja sama dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Terutama melalui upaya-upaya kolaboratif agar dukungan lebih tepat sasaran sekaligus mendorong penggunaan teknologi digital,” imbuhnya.