Minta MPR Fleksibel ke Eksekutif, Jokowi: Kurangi Aturan Membelenggu!
Presiden Jokowi dalam acara Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR RI (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo hadir dalam peringatan Hari Konstitusi di gedung MPR RI. Dalam pidatonya di agenda tersebut, Jokowi menyampaikan dunia saat ini cepat berubah.
"Ingin saya tegaskan, kita tidak boleh kaku, sebab dunia bergerak sangat cepat, tantangan dan peluang juga berubah sangat pesat setiap hari, setiap jam bisa berubah," ujar Jokowi di gedung MPR RI, Jakarta, Kamis (18/8/2023).
Baca Juga: Jokowi Beberkan Alasan Pemerintah Beri Insentif Kendaraan Listrik
1. Jokowi ingin aturan yang dibuat lebih fleksibel
Presiden Jokowi dalam acara Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR RI (IDN Times/Ilman Nafi'an)Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta MPR dalam membuat aturan lebih fleksibel. Dia juga meminta kepada MPR untuk memberi kebebasan bagi eksekutif dalam membuat kebijakan.
"Fleksibilitas menjadi penting, jangan terlalu banyak aturan yang membelenggu, jangan terlalu banyak jebakan yang kita buat sendiri, sehingga kita tidak bisa bergerak. Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, yang tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif. Artinya menurut saya aturan itu harus memberi ruang fleksibilitas," kata dia.
Baca Juga: Food Estate Dikritik PDIP, Jokowi: Bangun Lumbung Pangan Tak Mudah
2. Jokowi ingin visi adil dan makmur bukan hanya jargon
Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan visi adil dan makmur juga sebaiknya tidak hanya dipakai sebagai jargon. Oleh karena itu, perlu ada langkah untuk mewujudkannya.
"Sering saya mengatakan, kita ingin membangun masyarakat yang adil dan makmur, kita ingin menjadi negara maju, kita ingin menjadi negara sejahtera, semua visi ini benar. Namun untuk mengeksekusinya harus jelas tolok ukurnya," kata dia.
3. Jangan hanya jadi jargon politik
Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)Jokowi meminta visi adil dan makmur juga tidak hanya menjadi jargon politik semata. Dia meminta visi itu dirancang dengan baik.
"Visi besar itu jangan hanya sampai jargon politik, jangan bahasa normatik, bahasa indah-indah yang enak didengar saja, jangan juga yang di awang-awang. Visi besar itu harus membumi, visi yang taktis harus jelas tolok ukur, harus jelas strategi besar dan strategi teknisnya dan langkah, target, waktu," imbuhnya.
Baca Juga: 18 Agustus Hari Konstitusi Republik Indonesia: Ini Sejarahnya
Topik:
Berita Terkini Lainnya
