PDIP Belum Bahas Nama Ahok untuk Maju Kembali di Pilkada DKI
Intinya Sih...
- Sekjen PDIP belum membahas kemungkinan Ahok diusung kembali pada Pilkada DKI Jakarta 2024
- Kepemimpinan Ahok diakui oleh warga Jakarta karena dianggap memajukan ibu kota
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengaku belum membahas nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk diusung kembali pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Meski demikian, kepemimpinan Ahok diakui oleh warga Jakarta.
"Belum dibahas, tetapi artinya, ketika nama Pak Ahok terus menerus ada yang menyuarakan. Itu artinya kepemimpinannya diakui. Termasuk Pak Djarot Syaiful Hidayat ini," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Baca Juga: PDIP Minta Ahok, Ganjar, Risma Turun Gunung Bantu Pilkada 2024
1. Ahok dianggap sudah majukan Jakarta
Hasto menyampaikan, Ahok dianggap sudah memajukan Jakarta. Hal itu juga diakui oleh warga Jakarta.
"Sehingga itu menunjukan bagaimana seorang pemimpin diakui karena keputusan-keputusannya. Maka, ketika dalam memajukan daerahnya, memajukan Indonesia raya, ini yang sangat penting," kata dia.
Baca Juga: Tak Larang Duet Anies-Ahok di Pilkada, KPU DKI: Terganjal Aturan
2. Ke mana sikap politik PDIP pada 2024-2029?
Editor’s picks
Dalam kesempatan itu, Hasto masih enggan menjelaskan ke mana langkah politik PDIP pada pemerintahan periode 2024-2029. Sebab, hal itu baru akan dibahas pada Rakernas V PDIP pada 24-26 Mei 2024 di Ancol, Jakarta Utara.
"Nanti, tentu saja sikap politik tersebut untuk menjawab apakah Indonesia akan lebih baik, sekiranya PDIP berada di dalam atau di luar pemerintahan, itu menjadi tolok ukur yang penting. Karena kami, ruang gerak kehidupan politiknya adalah berdedikasi pada rakyat, bangsa, dan negara," ucap dia.
Baca Juga: Obor Api Abadi Mrapen Dibawa ke Lokasi Rakernas V PDIP Besok
3. Keputusan strategis harus dibahas dengan cermat
Menurutnya, langkah politik itu harus dibahas dengan cermat. Sebab, hal itu merupakan keputusan strategis.
"Kemudian apakah PDIP dengan tugas-tugas ideologis yang begitu kuat itu juga akan lebih baik apabila kami berada di dalam atau di luar pemerintahan? Tentu saja ini merupakan suatu keputusan strategis yang harus dijawab dengan cermat karena menentukan arah masa depan bangsa dan negara Indonesia," ucapnya.
Baca Juga: Alasan Menohok PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas V