Pemerintahan Prabowo-Gibran Diharapkan Perhatikan Kaum Marginal
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia, berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa memperhatikan kaum marginal. Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, mengatakan kelompok marginal selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah.
"Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah kaum termarginalkan dan terpinggirkan. Contoh kaum marginal antara lain pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan. Sehingga, kelompok marginal perlu perhatian yang lebih maksimal," ujar Handojo dalam keterangannya pada Dialog Nasional dengan tema: Optimisme Kaum Termarjinalkan dan Terpinggirkan Bersama Pemerintahan Yang Baru, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Baca Juga: Pesan Anies ke Prabowo: Biarkan Partai Beroposisi agar Muncul Diskusi
1. Masih ada 25,90 juta penduduk miskin di Indonesia
Ilustrasi orang tidak punya uang. (Pixabay/Mohamed Hasan)Handoko menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, masih ada 25,90 juta penduduk miskin di Indonesia. Menurutnya, ada sejumlah hal yang membuat masyarakat masuk dalam jurang kemiskinan, misalnya tidak memiliki pekerjaan hingga pendapatan rendah.
"Jumlah penduduk termarginalkan dan atau terpinggirkan bisa dibilang setara dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Karena itu, pemerintah mesti memberikan perhatian khusus terhadap mereka," ucap dia.
Baca Juga: PKS Sudah Atur Jadwal Ketemu Prabowo, Wah Merapat Gak Nih?
2. Minta kasus TPPO diselesaikan
Ilustrasi hukum. (IDN Times/Mardya Shakti)Selain itu, Handoko juga meminta Prabowo-Gibran untuk menuntaskan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang selama ini masih terjadi. Menurutnya, siapapun bisa menjadi korban TPPO, baik itu laki-laki maupun perempuan.
"Pada 2021, Polri melaporkan menindak 23 kasus TPPO yang terjadi di dalam negeri. Namun, TPPO lintas negara justru lebih banyak yaitu 159 kasus dengan penyelesaian 111 kasus," kata dia.
3. Perhatikan kaum marginal dan berantas TPPO bisa kurangi angka kemiskinan
Ilustrasi ekonomi (IDN Times/Sukma Shakti)Dalam kesempatan itu, Handoko mengaku optimis apabila pemerintah memperhatikan kaum marginal dan memberantas TPPO, bisa mengurangi angka kemiskinan.
"Karena dengan cara tersebut, kita optimis akan membantu mengurangi angka kemiskinan. Dan, tentu akan meningkatkan kesjahteraan masyarakat," imbuhnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
