Simposium Hari Santri Simpulkan Pemikiran Islam Jaga Kebhinekaan
Pembahasan paper di simposium Hari Santri 2022 (dok. Kemenag)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Acara simposium khazanah pemikiran santri dan kajian pesantren, dalam rangkaian Hari Santri 2022 resmi ditutup pada Minggu (23/10/2022) malam. Dalam acara tersebut disimpulkan, pemikiran Islam dapat melestarikan kebinekaan Indonesia.
Dalam simposium itu, ada sejumlah makalah yang dikirimkan peserta. Paper yang menjadi perhatian berjudul "Pesantren dan Tantangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia".
Paper tersebut kemudian dibahas tiga tokoh. Mereka adalah Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, KH Masdar Farid Mas’udi, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, KH. Asrorun Ni’am dan Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden, KH. Rumadi Ahmad.
Baca Juga: Kemenag Gelar Simposium Hari Santri, Harap Munculkan Gagasan Baru
1. Pesantren berikan kontribusi dalam konsolidasi hukum di Indonesia
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam (IDN Times/Afriani Susanti)Dalam kesempatan itu, Asrorun mengatakan, pesantren memberikan kontribusi dalam konsolidasi hukum di Indonesia. Dia menerangkan, Indonesia berasaskan Pancasila, tidak bisa menggunakan hukum berdasarkan golongan tertentu.
Menurutnya, prinsip keislaman sejatinya sudah digunakan Indonesia. Misalnya, budaya tertib, bersih, disiplin, merupakan bagian dari prinsip keislaman.
"Indonesia berpenduduk mayoritas Islam dan memiliki budaya yang tinggi nilainya," ujar Asrorun.
Baca Juga: Menag Yaqut Sebut Santri Bisa Jadi Menteri, Bahkan Presiden
2. Hukum Islam bisa berdampingan dengan hukum adat
Pembahasan paper di simposium Hari Santri 2022 (dok. Kemenag)Sementara, Rumadi Ahmad, mengatakan hukum Islam sejatinya sudah berdampingan dengan hukum adat sejak awal penyebaran Islam di Indonesia.
Menurutnya, hukum Islam sudah berada dalam lima level penerapan. Pertama, terkait penyelesaian masalah hukum kekeluargaan, mulai dari perkawinan, perceraian, warisan hingga adopsi dalam hukum nasional.
3. Ekonomi dan keuangan juga masuk dalam bagian hukum Islam
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)Kedua, terkait ekonomi dan keuangan juga masuk dalam bagian hukum Islam. Misalnya, perbankan Islam dan zakat yang sudah diresepsi dalam hukum Islam.
Ketiga, praktik ritual keagamaan, seperti pelarangan alkohol dan perjudian sudah masuk dalam peraturan daerah.
Keempat, hukum pidana Islam juga diterapkan di Aceh. Kelima, penggunaan prinsip Islam yang monotheistik murni, sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan.
"Hal ini bukan hal baru, karena pengangkatan penghulu di kerajaan Islam masa lalu juga telah terjadi," kata Rumadi.
Berita Terkini Lainnya
