Soal Film Dirty Vote, Airlangga: Itu Black Campaign
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menganggap film Dirty Movie merupakan bagian dari kampanye hitam atau black campaign. Sebab, film itu dirilis pada minggu tenang jelang pencoblosan 14 Februari 2024.
"Itu kan namanya black movie, black campaign, ya kalau itu kan gak perlu dikomentarin. Ya, artinya kan namanya juga black movie (apalagi dikeluarin) pas minggu tenang, akhir akhir ini," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024).
Baca Juga: Film Dirty Vote Kritisi Pemekaran Provinsi dan Penunjukan Penjabat
1. Pemilu sudah berjalan dengan aman
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto (IDN Times/Ilman Nafi'an)Airlangga menilai, proses Pemilu 2024 sudah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Sehingga dia berharap tidak ada lagi pihak yang membuat suasana menjadi keruh.
"Kita negara demokrasi terbesar sesudah US dan India, jadi kita dorong saja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," kata dia.
Baca Juga: Larang Nobar Film Dirty Vote, Mbloc: Ikut Aturan Masa Tenang KPU
2. TKN Prabowo-Gibran anggap film Dirty Vote berisi fitnah
Editor’s picks
Konferensi pers respons TKN Prabowo-Gibran pada film Dirty Vote. (YouTube Prabowo Gibran)Sebelumnya, Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyatakan, film tersebut merupakan bentuk fitnah dan menyampaikan analisis yang tak ilmiah.
“TKN menanggapi bahwa di negara demokrasi semua orang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata dia.
3. Film Dirty Vote dianggap mendegradasi Pilpres
Habiburokhman, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran di Bawaslu pada Rabu (3/1/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Film yang menampilkan penjelasan para ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti itu dianggap mendegradasi pilpres, karena narasinya dinilai tak berdasar.
“Saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk menyabotase pemilu, bukan menyabotase-lah, ingin mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, penyampaian ketiga pakar hukum tata negara itu menyudutkan salah satu paslon, yakni paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Adapun film itu sendiri mendalami penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan status quo. Film tersebut menyoroti nepotisme, dan juga penunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo.
“Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi sangat tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu,“ beber dia.
Berita Terkini Lainnya
