Wapres Dorong Pemda Daftarkan Masyarakat Rentan ke BPJS Kesehatan
Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setwapres)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, hadir dalam acara Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage kepada pemerintah daerah. Acara tersebut diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Dalam pidatonya, Wapres mendorong agar kementerian/lembaga, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah untuk bersinergi melindungi kesehatan masyarakat.
"Saya ucapkan selamat kepada 16 Provinsi dan 319 Kota/Kabupaten yang berhasil mewujudkan Universal Health Coverage dengan cakupan kepesertaan Program JKN minimal 95 persen dari total penduduk. Pencapaian Pemda yang menerima penghargaan hari ini diharapkan dapat diikuti oleh pemda-pemda lainnya," ujar Ma'ruf dalam sambutannya yang disiarkan di kanal YouTube BPJS Kesehatan, Selasa (14/3/2023).
Ma'ruf mendorong pemerintah daerah untuk mendaftarkan masyarakat rentan ke BPJS Kesehatan.
"Pemerintah Daerah saya minta dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar," kata dia.
Baca Juga: Penanganan Stunting di Indonesia, Ini Peran BPJS Kesehatan
1. Ada 90 persen masyarakat Indonesia yang masuk JKN
Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setwapres)Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin menyebut ada 90,3 persen atau 248 juta masyarakat Indonesia yang sudah masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Di mana, 60,39 persen peserta JKN masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI) JKN," kata dia.
Editor’s picks
Baca Juga: PCare BPJS Kesehatan: Pengertian, Fitur, Cara Daftar, dan Manfaatnya
2. Sebanyak 96,8 juta masyarakat jadi peserta PBI
Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setpwapres)Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.
"Kurang lebih 96,8 juta jiwa menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan Pemerintah, termasuk kontribusi iuran dari pemerintah provinsi mulai tahun 2020," ucap dia.
3. JKN jadi program strategis nasional
Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setpwapres)Lebih lanjut, Ma'ruf menyebut, JKN merupakan program strategis nasional sejak 2014. Ma'ruf mengatakan, JKN merupakan tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia.
"Adanya program JKN ini terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat," kata dia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
