Wapres Ma'ruf: Keterbukaan Informasi Ciptakan Pemerintahan yang Baik
Wapres RI, Ma'ruf Amin (dok. Setwapres)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah tingkat desa mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, ketebukaan ini akan menciptakan pemerintahan yang baik.
Pernyataan ini disampaikan Ma'ruf saat bertemu secara virtual dengan 10 kepala desa yang mendapat apresiasi keterbukaan informasi.
“Saya berharap keberhasilan ini menginspirasi desa-desa lainnya untuk berpacu membangun keterbukaan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat menuju terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik,” kata Ma'ruf dikutip dari siaran persnya, Selasa (28/9/2021).
1. Keterbukaan informasi hak masyarakat
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin (ANTARA FOTO/FB Anggoro)Ma'ruf mengingatkan keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi. Hal itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah untuk selalu membangun sistem keterbukaan informasi.
"Dalam upaya optimalisasi diseminasi informasi publik yang lebih baik, khususnya di masa pandemi saat ini, transformasi dan digitalisasi informasi menjadi kunci penting guna mendukung keterbukaan informasi publik," ujar Ma'ruf.
Berikut 10 desa yang mendapat apresiasi atas keterbukaan informasi ke publik:
1. Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
2. Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali.
3. Desa Blang Kolak I, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh.
4. Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
5. Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
6. Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
7. Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Sanana, Maluku Utara.
8. Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
10 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Ungkap 2 Pendekatan untuk Ciptakan Perdamaian di Papua
2. Semua badan publik diminta bertransformasi
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin (Dok.Setwapres)Ma'ruf mengatakan, keterbukaan informasi harus dilakukan untuk memudahkan masyarakat. Semua badan publik juga didorong untuk melakukan transformasi.
"Semua Badan Publik harus siap bertransformasi, melakukan pembenahan, dan berinovasi agar dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, aman, mudah dan murah dalam rangka mendukung kualitas pelayanan publik," ucapnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan oleh masyarakat. Terutama di masa pandemik COVID-19.
3. Akan dikembangkan sistem akuntabilitas kinerja APBDesa mulai 2022
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan halal bihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Selasa (18/5). Gus Menteri juga memanfaatkan halal bihalal tersebut untuk memantau pengelolaan desa wisata di era pandemik COVID-19. (Dok. Kemendes PDTT)Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan berbagai cara bisa dilakukan pemerintah desa dalam keterbukaan informasi. Misalnya menggunakan baliho dan papan informasi di balai desa.
Ke depan, kata Halim, pihaknya akan menerapkan e-government pada tingkat pemerintah desa.
“Mulai tahun 2022 dikembangkan sistem akuntabilitas kinerja APBDesa atau yang kita sebut dengan Sakti Desa yang menunjukkan kepada publik tentang hasil, manfaat, dan dampak setiap sen APBDes yang dikeluarkan pada setiap tahun anggaran,” ucap Halim.
Baca Juga: Desa Payang di Kaltim, dari Desa Tertinggal hingga Jadi Desa Maju
Berita Terkini Lainnya
