Muhammadiyah Peringatkan Bahaya Politikus Ikan Lele di Masa Pandemik

06 Agu 2021, 14:47 WIB

Sekum PP Muhammadiyah (Abdul Mu'ti (ANTARA/Anom Prihantoro)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut ada bahaya politisi 'ikan lele' yang mengancam Indonesia. Menurutnya, kehadiran 'politisi ikan lele' ini juga dapat memperburuk penanganan pandemik COVID-19.

Mu'ti mengatakan istilah 'politisi ikan lele' ini dipinjam dari ungkapan Buya Syafii Ma'arif. Istilah itu digunakan untuk menunjukkan kepada mereka yang senang tampil untuk memperkeruh keadaan dan mengadu domba.

“Saya menyebut politisi ini tidak selalu mereka yang menjadi pengurus partai politik, tetapi orang yang pikirannya selalu mengaitkan berbagai keadaan itu dengan politik, berbagai persoalan dipolitisasi,” ujar Abdul Mu'ti dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (6/8/2021).

1. Siapa itu politisi ikan lele?

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti (Dok. ANTARA News)

Mu'ti mengatakan politisi ikan lele ini adalah mereka yang bersikap partisipan dalam menggunakan popularitas. Menurutnya, di setiap kelompok partisipan, ada beberapa orang yang berperan sebagai 'politisi ikan lele'.

"Misalnya banyak yang mengaitkan dengan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa Covid ini adalah buatan China, dan ini adalah cara China melumpuhkan Indonesia dan sebagainya. Saya kira pandangan-pandangan spekulatif itu tidak dapat kita benarkan tapi itu juga berseliweran di masyarakat sehingga dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini ada kelompok-kelompok tertentu yang saya pinjam istilahnya Buya Syafii Ma’arif itu seperti politisi ikan lele," katanya.

2. Muhammadiyah tak ingin masalah bangsa akibat COVID-19 semakin terpuruk

Logo Muhammadiyah. (muhammadiyah.or.id)

Lebih lanjut, Mu'ti tak mau masalah bangsa Indonesia terpuruk akibat pandemik COVID-19. Apalagi harus ditambah dengan perilaku negatif 'politisi ikan lele'.

“Bangsa yang sakit secara sosial itu adalah bangsa yang masyarakatnya tidak percaya satu dengan yang lainnya. Di mana masyarakatnya saling mencurigai satu dengan yang lainnya dan itu kita juga melihat tanda-tandanya sebagian ada yang berusaha memancing-mancing dan kemudian menumbuhkan rasa saling tidak percaya," katanya.

3. Muhammadiyah geram ada tokoh sebut Palestina bukan urusan Indonesia

Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 Profesor Haedar Nashir. (muhammadiyah.or.id)

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, geram dengan tokoh bangsa yang mengatakan bahwa isu Palestina bukan urusan Indonesia. Menurutnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah memaparkan dengan jelas bagaimana posisi Indonesia terkait penjajahan.

“Kenapa sih kita menjadi kerdil (dengan menyebut) bahwa Palestina bukan dari persoalan kita. Saya ihat tokoh nasionalis, apalagi punya sejarah yang melekat dengan pemerintahan, justru punya sikap yang kerdil melihat persoalan ini,” kata Haedar ketika menyampaikan pidato kunci pada webinar yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (24/5/2021).

Melalui webinar bertajuk Konflik Arab-Israel: Peluang dan Tantangan Perdamaian, Haedar berharap tokoh tersebut melihat kembali UUD 1945, yang menegaskan bahwa salah satu kebijakan Indonesia adalah berkontribusi pada keamanan dunia dan perdamaian abadi.

“Tolong kembali ke konstitusi, sejarah Indonesia. Mohon dengan kerendahan hati, saya mengajak seluruh elite, seluruh warga, harus punya posisi yang sama ketika ada bangsa mengagresi dan membunuh, korbannya sudah banyak. Penjajahan itu persoalan konstitusional,” beber dia.