Munas Tanpa Wiranto, Oesman: Hanura Sudah Tidak Ada Dewan Penasihat

18 Des 2019, 07:30 WIB

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang akhirnya memberikan alasan, mengapa Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto tidak diundang ke acara Musyawarah Nasional (Munas) lll Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (17/12).

“Sekarang kita udah gak ada Dewan Pembina dalam struktur organisasi, kita sesuai dengan keputusan Menkumham, jadi kita berdasarkan AD/ART saja,” ujar pria yang akrab disapa OSO itu di lokasi di Hotel Sultan.

1. Oesman Sapta calon tunggal ketua umum Hanura

Musyawarah Nasional lll Partai Hanura, Jakarta 17 Desember 2019. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Salah satu agenda Munas Hanura adalah pemilihan ketua umum 2020-2024. Hingga kini, Oesman masih menjadi calon tunggal, meski Wiranto digadang-gadang akan mencalonkan diri lagi dalam bursa pencalonan ketum Hanura.

Kendati, Oesman menyerahkan jalannya pemilihan ketua umum Hanura pada Munas. “Saya belum tahu (aklamasi), ini kan semua masih dalam perjalanan, yang atur dalam panitia,” kata Oesman.

2. Munas Hanura tanpa mengundang Wiranto

Ketua Wantimpres Wiranto memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 13 Desember 2019. (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Ketua Panitia Pelaksana Munas III Hanura Benny Rhamdani mengatakan, Munas Hanura yang akan digelar 17-19 Desember 2019 akan berlangsung tanpa kehadiran Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto.

"Pertama, kami akan menggelar munas secara internal, internal itu pemilik suara peserta Munas DPD, DPC dan dari jajaran DPP," kata Benny, di Jakarta, Senin (16/12).

3. Wiranto tidak ada dalam struktur kepengurusan Hanura

Musyawarah Nasional lll Partai Hanura, Jakarta 17 Desember 2019. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Benny menyebutkan Wiranto tidak ada dalam struktur dewan pimpinan pusat (DPP), sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai Hanura yang dikeluarkan Kementerian Hukum HAM (Kemenhkum HAM).

"Dalam surat itu, jadi tidak ada dewan pembina. Ini juga penting untuk dijelaskan, karena Pak Wiranto selalu menyampaikan ke publik bahwa dirinya selaku dewan pembina," kata dia.

Kepengurusan DPP Partai Hanura yang tercantum dalam Surat Keputusan Kemenkumham, kata Benny, hanya memuat dewan penasihat dan kehormatan partai.

4. Jabatan Dewan Pembina Hanura diusulkn Wiranto

Ketua Wantimpres Wiranto memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 13 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Sejarah dewan pembina, menurut Benny, diusulkan Wiranto setelah dia menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014-2019.

”Beliau tidak jadi ketua umum, Beliau ingin dinaikkan posisinya menjadi ketua dewan pembina dan itu diusulkan di Munaslub Bambu Apus, kata Benny.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini
http://onelink.to/s2mwkb