Muncul Istilah Partai Cokelat, PKB Minta Polri Koreksi Diri

30 Nov 2024, 15:03 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menanggapi munculnya istilah partai cokelat yang dialamatkan terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ia berharap Polri melakukan koreksi atas munculnya tudingan tersebut.

Terlebih, partai cokelat ini disebut ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di beberapa daerah, termasuk di Jawa Tengah dan Sumatra Utara.

"Tetapi yang patut kita ini bukan soal benar atau salahnya, tetapi itu bagian dari koreksi gitu," kata Jazilul, di Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.

1. Jangan sampai Polri jadi musuh rakyat

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo ketika menghadiri wisuda prajurit TNI di Akmil. (Dokumentasi Polri)

Anggota Komisi III DPR RI itu berharap, jangan sampai munculnya narasi partai cokelat ini membuat institusi polri justru dimusuhi oleh masyarakat karena akan bahaya.

Terlebih, polri disampaikan Jazilul memiliki tugas untuk mengayomi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kemudian institusi yang merupakan keamanan, institusi yang menjaga ketertiban ternyata tidak buat tertib, itu kan bahaya," kata dia.

2. Polri harus mengevaluasi diri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar upacara korps rapor kenaikan pangkat bagi 26 Perwira Tinggi (Pati), Jum'at (29/11/2024). (dok. Humas Polri)

Oleh sebab itu, Jazilul meminta agar Korps Bhayangkara melakukan evaluasi supaya tidak ikut dalam politik praktis. Dia mengatakan, politik merupakan domain partai politik, jangan ditarik-tarik ke Institusi Polri.

"Menurut saya koreksi saja secara internal perbaiki, lakukan evaluasi, supaya tidak lagi berpolitik ini domainnya partai-partai dan juga partai-partai jangan ditarik-tarik institusi itu menjadi institusinya partai," kata dia.

PKB disampaikan Jazilul akan menghormati profesionalitas kepolisian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengayom masyarakat.

"Siapapun partai dan PKB akan dalam posisi menghormati profesionalitas kepolisian. Nggak mungkin juga kalau nggak ditarik-tarik pasti akan menarik-narik," tutur dia.

3. Kinerja polri harus diapresiasi di pilkada

Ilustrasi pemimpin (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi upaya kepolisian karena dalam pengamatannya, pelaksanaan pilkada serentak 2024 masih berjalan dengan baik meskipun ada dugaan keterlibatan atau cawe-cawe yang ditudingkan terhadap Polri.

Secara umum, dia menilai, pilkada serentak yang berjalan di seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota yang menghelat Pilkada 2024.

"Saya pikir fair saja supaya demokrasi kita lebih dewasa, tetapi kita juga patut mencapaikan apresiasi juga kepada kepolisian, pilkada berjalan lancar," kata dia.

"Meskipun ada dugaan penggunaan aparat dan semacam dugaan-dugaan seperti itu, tetapi pada umumnya sukseslah kerja yang dilakukan kepolisian," imbuh dia.