Nadiem: Belum Ada Tolak Ukur Kesuksesan PJJ Selama Pandemik COVID-19

01 Sep 2020, 16:58 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI (Dok.IDN Times/BKHumas Kemendikbud)

Jakarta, IDN Times - Selama enam bulan pandemik COVID-19, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara langsung telah dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini juga diterapkan di beberapa negara lainnya, untuk menjaga proses belajar tetap berlangsung di tengah pandemik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan tidak ada PJJ yang optimal di setiap negara. Ia juga mengatakan, manusia membutuhkan waktu yang lama untuk dapat melakukan hal yang berbeda dari biasanya.

“Jadi, bagi yang bilang bahwa di dunia ada PJJ yang optimal, itu tidak benar,” ujar Nadiem dalam wawancara eksklusif bersama IDN Times yang diselenggarakan, Selasa (1/9/2020).

1. Belum ada tolak ukur kesuksesan PJJ selama masa pandemik

Survei belajar dari rumah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dok. Kemendikbud)

Meskipun PJJ sudah berlangsung selama enam bulan, hingga saat ini belum ada tolak ukur kesuksesan PJJ selama masa pandemik COVID-19.

Nadiem mengatakan kesulitan dari setiap negara saat menerapkan proses PJJ adalah tolak ukur kesuksesan PJJ. Namun, ini menjadi tantangan bagi bagi Kemendikbud untuk menjalankan PJJ selama pandemik masih berlangsung.

Menurut Nadiem tolak ukur kesuksesan konsep PJJ di setiap negara hanya dapat diukur setelah negara tersebut dapat melewati masa pandemik COVID-19.

“Jadi, untuk bilang ada PJJ yang sukses, kita gak ada yang tahu kasus PJJ yang sukses. Karena kita harus memonitor bertahun-tahun setelahnya,” ujar dia.

2. Kembali belajar ke sekolah dengan tatap muka menjadi prioritas utama

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI (Dok.IDN Times/BKHumas Kemendikbud)

Dapat belajar secara tatap muka dengan aman menjadi prioritas utama Kemendikbud untuk menjawab krisis pembelajaran, yang saat ini tengah dialami masyarakat Indonesia.

“Prioritas nomor satu adalah bagaimana mengembalikan anak-anak ke sekolah dengan cara yang paling aman,” kata Nadiem.

Eks CEO Gojek itu juga mengatakan, beberapa daerah di Indonesia telah melakukan proses pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.

Daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yang berada di zona kuning dan hijau COVID-19, menjadi prioritas utama dalam penerapan proses pembelajaran tatap muka.

“Karena 88 persen dari daerah 3T tersebut berada di zona kuning dan hijau, kami memutuskan untuk bisa memulai tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ujar Nadiem.

3. Kemendikbud mengalokasikan dana Rp1 triliun untuk bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Selama proses PJJ berlangsung, banyak mahasiswa yang mengeluhkan tentang mahalnya membayar UKT selama perkuliahan berani, tidak sedikit orang tua mahasiswa di Indonesia yang terkena dampak pandemik.

Menyikapi keluhan tersebut, Nadiem mengatakan, Kemendikbud telah merealokasikan dana Rp1 triliun untuk bantuan UKT mahasiswa, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta.

“Jadi kami merasa ini merupakan hal yang sangat penting untuk kami lakukan dalam membantu mahasiswa,” tutur Nadiem.