NasDem Tolak Pasal-Pasal yang Ancam Kebebasan Pers di RUU Penyiaran

Kendati, Farhan mengakui bahwa RUU Penyiaran memang harus dilakukan karena merupakan bagian dari konsekuensi logis adanya Undang-Undang Cipta Kerja pada kluster penyiaran. Namun, saat pintu revisi itu dibuka, maka terbuka juga berbagai macam upaya untuk melakukan perubahan di pasal-pasal yang lain.

Padahal, lanjut Farhan, pasal yang akan diubah hanya pasal analog swict off. Pintu revisi inilah yang membuat ide lain masuk, termasuk pasal-pasal yang akan mengancam kebebasan pers.

“Apakah salah? Tentu tidak karena semua orang boleh berpendapat tetapi tidak boleh mengancam kebebasan pers,” kata dia.

Farhan menegaskan termasuk kelompok yang tidak setuju bila pasal-pasal kebebasan pers itu menjadi bagian dari pasal yang akan direvisi.

“Saya termasuk yang setuju agar pasal-pasal itu (yang mengancam kebebasan pers) tidak dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Penyiaran,” ujar dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berharap RUU Penyiaran tidak menjadi kesan sebagai sebagai wajah baru pembungkaman pers.

Budie Ari yang merupakan mantan jurnalis menilai, pembahasan RUU Penyiaran perlu mengakomodasi masukan dari berbagai elemen masyarakat, utamanya dari insan pers. Hal ini perlu dilakukan demi mencegah kontroversi yang tajam.

“Sebagai mantan jurnalis, saya tentu berharap RUU Penyiaran tidak menimbulkan kesan sebagai wajah baru pembungkaman pers,” kata Budie.

Dia mengatakan, pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung dan menjamin kebebasan pers, termasuk dalam kegiatan peliputan investigasi.

Menurut dia, berbagai produk jurnalistik yang dihadirkan oleh para insan pers adalah bukti bahwa demokrasi Indonesia semakin maju.

“Pemerintah berkomitmen penuh mendukung dan menjamin kebebasan pers termasuk dalam peliputan-peliputan investigasi,” ujar dia.

“Berbagai produk jurnalistik yang dihadirkan insan pers adalah bukti demokrasi Indonesia semakin maju dan matang,” imbuhnya.