Natalius Pigai: Kirim Siswa ke Barak Militer Tidak Langgar HAM

05 Mei 2025, 16:17 WIB

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf bertemu dengan MenHAM Natalius Pigai di Gedung Kemensos, Selasa (21/1/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

Menteri HAM: Kebijakan Dedi Mulyadi tidak melanggar HAM
Langkah Dedi lebih pada pendidikan pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak
Corporal Punishment adalah penggunaan kekerasan fisik sebagai hukuman atau disiplin

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer tidak melanggar HAM. Menurutnya langkah yang diambil Dedi adalah lebih pada pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.

"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia,” kata dia dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

1. Sebut arah kebijakan Dedi bukan ke Corporal Punishment

Ilustrasi barak di resimen Chandradimuka Akademi TNI. (Dokumentasi Akademi TNI)

Corporal Punishment, kata Pigai, merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin. Maka langkah yang diambil Dedi kata dia bukan bagian dari Corporal Punishment.

2. Corporal Punishment dam dampaknya pada kesehatan fisik dan mental anak

Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Dia menjelaskan, Corporal Punishment bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Hukuman fisik memang dianggap kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak.

"Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” kata dia.

3. Pendidikan karakter sesuai prinsip dan standar HAM

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (IDN Times/Amir Faisol)

Natalius menjelaskan, sepanjang pendidikan menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia (HAM).