Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Cak Imin Respons Dedi Mulyadi Soal KB: Gak Boleh Bikin Aturan Sendiri!

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar usai menghadiri silaturahmi kebangsaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. (IDN Times/Amir Faisol)
Intinya sih...
  • Cak Imin menegaskan tidak ada aturan terkait vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial.
  • Dedi Mulyadi ingin menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat menerima bantuan, untuk meratakan bantuan pemerintah.
  • Dedi menekankan integrasi data penerima bantuan sosial dengan kependudukan, termasuk data peserta KB khususnya laki-laki atau vasektomi.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan tak ada aturan yang terkait hal tersebut. Seharusnya politikus Gerindra itu tak membuat aturan sendiri.

"Aturan enggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," kata Cak Imin melansir ANTARA, Sabtu (3/5/2025).

1. Cak Imin tegaskan KB tak pernah jadi syarat

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. (IDN Times/Amir Faisol)

Cak Imin menegaskan kepesertaan keluarga berencana (KB) tak ada dalam syarat dalam penerimaan bantuan sosial. Apalagi syarat vasektomi bagi pria.

"Enggak ada, enggak ada. Enggak ada syarat itu (vasektomi)," katanya.

2. Dedi Mulyadi ingin KB jadi syarat terima bansos

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (IDN Times/Amir Faisol)

Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat menerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial provinsi. Menurut Dedi, hal itu bertujuan untuk meratakan bantuan pemerintah.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia. Nanti, uang negara mikul di satu keluarga," katanya.

3. Dedi Mulyadi ingin data bansos dan kependudukan terintegrasi

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Terpilih, Dedi Mulyadi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dedi menekankan, data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan kependudukan. Lebih spesifik, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama laki-laki atau vasektomi.

"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," ujarnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Satria Permana
EditorSatria Permana
Follow Us