Jakarta, IDN Times - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menduga Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Januari 2023. Meski demikian, dia meminta semua pihak untuk bersabar.
"Mungkin Januari ini (ada reshuffle), kita tunggu bareng-bareng," ujar Ngabalin kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).
Ngabalin meminta kepada menteri yang nantinya direshuffle tetap tersenyum. Ngabalin mengatakan, semangatnya harus tetap sama seperti ketika diangkat menjadi menjadi menteri.
"Kalau nanti ada menteri yang diganti, harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal Anda dipilih, jangan marah, jangan dongkol karena waktu Anda sudah sampai di sini saja. Tetap dan harus berterima kasih pada presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," kata dia.
Diketahui, Presiden Jokowi juga beberapa kali memberikan sinyal akan mereshuffle kabinet. Namun, Jokowi tak menegaskan kapan waktunya reshuffle dilakukan.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, menyindir dua menteri Kabinet Indonesia Maju dari NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.
Djarot mengatakan, dua menteri dari NasDem itu patut dievaluasi Presiden Joko "Jokowi" Widodo karena dua hal, yakni kinerja dan partainya.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya (NasDem) lebih baik mengundurkan diri," ujar Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2022).
"Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Djarot menjelaskan kenapa dirinya menyoroti kinerja Menteri Pertanian dan LHK. Sebab, Djarot merupakan anggota Komisi IV DPR RI yang juga bermitra dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK.
"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata dia.
Menurutnya, Indonesia baru saja melakukan impor beras 500 ribu ton. Padahal, Presiden Jokowi membuat program swasembada beras.
"Terkait dengan itu juga tentang food estate, hasil peninjauan kita, saya ke beberapa food estate itu sebagian gagal, ini kan tanggung jawab dari kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate, tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucap dia.