Niat Kementerian PUPR Normalisasi Kali Ciliwung Tertahan Anies

Jarot menjelaskan bahwa menormalisasi sungai merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, hal itu tak dapat dilakukan apabila Pemprov DKI Jakarta belum menunaikan kewajibannya membebaskan lahan di bantaran sungai.

"Mohon semoga ini segera dikembalikan agar sempadan bebas dari pemukiman," ucapnya.

Jarot memaparkan bahwa saat ini pemerintah pusat baru berhasil menuntaskan normalisasi sepanjang 16 Km dari total 33 Km yang harus dinormalisasi di Jakarta. Ia kembali menegaskan bahwa pekerjaan normalisasi akan dilanjutkan bila pemprov sudah membebaskan lahan di sekitarnya.

"Mana yang sudah ditertibkan kami akan masuk untuk melanjutkan normalisasi," kata dia.

Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk normalisasi. Namun, pengerjaannya terhambat karena Pemprov DKI belum mengirim surat bahwa pembebasan lahan telah dilakukan.

"Kami akan menunggu, karena punya sheet pile banyak kami sudah siap ternyata tidak berjalan lancar penertiban sempadan sungai itu," jelasnya.