Novel Baswedan Cs Buat Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi

15 Sep 2021, 21:08 WIB

Pegawai nonaktif KPK lakukan aksi protes di depan Gedung KPK pada Rabu (15//9/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Novel Baswedan dan sejumlah pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Sipil mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi. Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

Di kantor darurat ini, masyarakat menitipkan surat kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Isi suratnya adalah pembatalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang memecat 56 pegawai KPK dan menepati janjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

1. Eks Komisioner KPK sebut aksi ini sejalan dengan revolusi mental Jokowi

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang, yang ikut dalam aksi itu mengatakan bahwa KPK adalah harapan publik. Masyarakat berharap agar Indonesia lebih baik, sejahtera, dan bermartabat.

“Yang kita lakukan saat ini sejalan dengan revolusi mental Presiden Jokowi, poin paling atas dari revolusi mental adalah integritas, kita harus ingatkan itu lagi,” jelasnya.

2. Kuasa hukum Novel Cs sebut Firli Bahuro dan Lili Pintauli orang bermasalah

Pegawai nonaktif KPK lakukan aksi protes di depan Gedung KPK pada Rabu (15//9/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Kuasa Hukum Novel Baswedan Cs, Saor Siagian mengatakan bahwa para pegawai yang tersingkir dari KPK adalah mereka yang tak bisa diajak kompromi. Menurutnya, Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar adalah orang yang bermasalah karena pernah melanggar kode etik.

“Para pelanggar etik inilah yang merancang TWK dan pemecatan para pegawai yang enggan diajak kompromi,” kata Saor.

3. Kantor bakal dibuka tiap Selasa dan Jumat sore

Pegawai nonaktif KPK lakukan aksi protes di depan Gedung KPK pada Rabu (15//9/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Nantinya Solidaritas Masyarakat Sipil bakal membuka kantor darurat ini setiap Selasa dan Jumat pada pukul 16.00-17.00 WIB. Seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang pemberantasan korupsi dipersilakan mengunjungi kantor darurat ini.

Aksi ini juga didukung oleh BEM Seluruh Indonesia, Koalisi Bersihkan Indonesia, ICW, Amnesty Internasional, YLBHI, LBH Jakarta, SERBUK, KASBI, KPBI, dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.