Mediasi Ahok dan DPRD Kisruh, Bagaimana Nasib APBD?

"Pak Gubernur, Anda Gubernur atau preman?"

Mediasi soal dana siluman antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di lantai tiga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari Kamis (5/3) berlangsung panas. Mediasi itu dipimpin Kemendagri dan mempertemukan Ahok dengan pimpinan DPRD antara lain Prasetyo, Abraham Lunggana, M. Taufik, Triwicaksana, Ferrial Sofyan. Turut hadir juga Ongen Sangaji sebagai ketua hak angket dan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi.

Sejumlah wartawan yang menunggu di luar ruangan mendengar suara-suara teriakan Ahok dan anggota DPRD. Seorang anggota dewan juga terdengar menyerukan "Bapak Gubernur apa preman?!?" Makian "Woi, Anjing!" pun terdengar saat Ahok meninggalkan ruangan.

Apa yang terjadi?
Keributan di ruangan mediasi bermula ketika Ahok meminta Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi, menjelaskan dugaan penyelewengan dana. Ahok meminta Anas menjelaskan prosedur masuknya proyek yang bermasalah di APBD 2015, termasuk penjelasan apakah dana tambahan itu apakah 'dipesan' dari pihak yang tak berhak menyusun anggaran. Awalnya, Anas tidak mau berdiri, namun Ahok mengatakan jika Anas tak mau berdiri, berarti Anas terlibat dan bisa dipecat." Ketika Anas berdiri, anggota dewan terlihat panik dan marah-marah, sehingga situasi kemudian menjadi tak kondusif.

Ahok Iseng Memancing Emosi Anggota Dewan?

Ahok mengaku ia sengaja mengerjai Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Bermula ketika Ahok mengatakan "Siapa di antara kalian yang diinput di APBD?" Merespon pertanyaan Ahok itu, Haji Lulung marah-marah dan mengatakan "Kamu ngapain kumpulin lurah dan camat untuk dipaksa coret anggaran?"

Sebagai responnya, Ahok langsung menunjuk Anas Effendi untuk menjelaskan proses pengadaan anggaran yang masuk di APBD 2015.

Meski sempat terjadi keributan, menurut Ahok, Anas sudah menuliskan pernyataan sikap dan membantah pengadaan UPS di kelurahan adalah usulannya. Dalam surat pernyataan itu, Anas sudah bersedia dipecat jika terbukti bersalah. Bahkan, Anas mengatakan lebih baik anggaran 4,5 miliar rupiah itu dipakai untuk rehab kelurahan. Ahok mengatakan, pernyataan seperti itu tidak diinginkan oleh anggota Dewan.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, mengakui pertemuan mediasi berlangsung panas. Lulung mengatakan, para pimpinan DPRD yang hadir merasa tersinggung dengan sikap Ahok yang mengancam-ancap SKPD dan Wali Kota Jakarta Barat. Politikus PPP itu mengatakan, pengadaan UPS itu adalah hasil pembahasan di masing-masing komisi DPRD dan sudah disetujui serta ditetapkan di paripurna. "Gubernur ngamuk cing. Enggak pantes gubernur kayak gitu" ucap Lulung.

Karena suasana panas itulah akhirnya persoalan tak bisa diselesaikan dan nasib APBD DKI Jakarta menggantung. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Heru Budi Hartono, mengatakan tidak ada kesepakatan di rapat tersebut. Kemendagri berharap dan berupaya menyelesaikan ketegangan kedua pihak, karena RAPBD DKI Jakarta akan dikembalikan Kemendagri 13 Maret 2015 mendatang untuk dievaluasi secara resmi oleh legislatif dan eksekutif.

 

 

Apakah artikel ini berguna untukmu? Ayo bagikan ke teman-temanmu dan dapatkan Tablet Android Mito T330 atau Sony LED TV. Keterangan selengkapnya bisa kamu baca di www.idntimes.com/sharingiscaring