Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Namun, politikus Partai Golkar itu belum hadir sampai siang ini.
"Benar, masih terjadwal hari ini, Rabu (15/10/2026) untuk pemeriksaan saudara NW dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sampai dengan siang ini, yang bersangkutan belum hadir," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Budi mengatakan, KPK masih menunggu kehadiran Nusron Wahid. Mantan anggota DPR itu juga belum mengonfirmasi hadir atau tidaknya dalam pemanggilan kali ini
"Penyidik juga belum menerima konfirmasi apa pun, baik kehadiran maupun ketidakhadiran," katanya.
Diketahui, kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT. Dari tangkap tangan itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon, Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
Kemudian, ada empat orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).
Kasus ini bermula dari pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor yang sempat bersengketa dan diblokir.
KPK menduga ada permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara dan orang kepercayaan Nusron Wahid agar blokir tersebut dapat dibuka sehingga proses penerbitan sertifikat dilanjutkan.