Ojek Online Ditolak Masuk ke Dalam Angkutan Umum, Ini Respons Menhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada seluruh ojek online agar menerima putusan yang telah diketuk palu oleh MK dan telah berketetapan hukum ini dengan lapang dada.

“Ya memang kita melihat itu sebagai sesuatu proses hukum dan proses hukum itu tentunya sudah mempertimbangkan dengan berbagai macam aspek,” ujar Budi Karya di Mandarin Hotel, Jakarta Pusat pada Jumat (29/06).

Mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu juga menegaskan gak akan melarang ojek online ini untuk beroperasi. Malah, ia menyarankan agar pemerintah daerah membantu mengurus keberadaan para ojek daring tersebut.

“Nah, kami akan mencermati tentang apa yang (ada) di dalam keputusan-keputusan itu dan yang paling penting adalah ojek online itu tetap kami upayakan eksis ya dengan cara-cara tertentu, di antaranya kami memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola ojek online,” kata dia.

Ia pun menyadari bahwa masyarakat sangat membutuhkan dan merasa terbantu sejak adanya transportasi berbasis aplikasi ini. 

“Ojek online adalah suatu keniscayaan yang terjadi dan sudah memberikan banyak suatu layanan kepada kita,” kata dia.

Terkait pengajuan revisi yang akan dilakukan kembali oleh kumpulan driver ojol tersebut, Budi mengimbau agar mereka mau memikirkan kembali asas manfaat dari hal tersebut.

“Ya segala kemungkinan (revisi) itu ada tapi apakah perlu? Saya tidak merasa itu urgent ya, cara yang kita lakukan di pemerintah daerah itu lebih baik,” katanya lagi.