Ombudsman Kaget KPK Keberatan soal Temuan TWK: Pertama dalam Sejarah

Menurut Robert, hal ini baru pertama kali terjadi di Ombudsman, walau dalam konstruksinya pihak pelapor biasanya yang mengajukan keberatan dari temuan ombudsman terkait maladministrasi. 

Ombudsman juga menyediakan ruang bagi KPK dan BKN untuk menyampaikan keberatan, ini adalah hak prosedural dari terlapor maupun pelapor.

“Kami juga kaget terus terang. Meskipun ruangnya kita siapkan untuk hak prosedural tersebut. Tapi kami kaget karena KPK dan BKN menggunakan itu, dimana posisi mereka adalah pihak terlapor. Tapi oke, kita hormati itu,” kata Robert.

Dengan adanya keberatan itu, Ombudsman melakukan resolusi monitoring pada sejumlah pihak sekaligus menindaklanjutinya. Surat rekomendasi juga sudah diserahkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait masalah TWK di KPK sebagai senjata pamungkas dari Ombudsman.

“Ombudsman sangat jarang itu sampai pada tingkat mahkota, atau pada tahap rekomendasi. Banyak kasus selesai di laporan akhir pemeriksaan. Karena tindakan korektif muncul,” ujarnya.

"Pesannya cuma satu, melaksanakan peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN," kata dia.

Akhirnya ada penyerahan surat rekomendasi atasan pihak terlapor yaitu Presiden dan DPR, karena dalam prosedurnya Ombudsman diarahkan melakukan hal itu, sehingga Jokowi tak bisa abaikan surat rekomendasI  tersebut.

"Ini bukan kemauan Ombudsman, ini perintah udang-udang. Kami justru salah kalau muaranya tidak ke Bapak Presiden," ujarnya.

Jokowi, kata Robert, tak bisa lepas tangan terkait permasalahan TWK pegawai KPK. 

"Tidak bisa bapak Presiden mengatakan bahwa tidak boleh semuanya ke saya," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi lepas tangan terkait permasalahan terkait pemecatan 56 pegawai KPK. Menurutnya tak semua hal diserahkan kepada Presiden.