Pengadilan Thailand Bebaskan Tokoh Oposisi dari Dakwaan Hina Kerajaan
- Pengadilan Kriminal Thailand membebaskan Thanathorn Juangroongruangkit dari dakwaan penghinaan kerajaan dan pelanggaran UU Kejahatan Komputer terkait siaran langsung Facebook tahun 2021.
- Majelis hakim menilai kritik Thanathorn ditujukan pada kinerja pemerintah, bukan Raja, serta didasarkan pada fakta tentang pengadaan vaksin Covid-19 dan perusahaan Siam Bioscience.
- Pihak jaksa diberi waktu 30 hari untuk mengajukan banding, sementara Thanathorn berharap kebebasan ini membuka ruang bagi penghormatan terhadap hak tahanan politik lainnya di Thailand.
Jakarta, IDN Times - Pengadilan Kriminal Thailand resmi membebaskan tokoh oposisi, Thanathorn Juangroongruangkit, dari tuduhan penghinaan terhadap kerajaan dan pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer pada Kamis (28/5/2026). Putusan ini menyelesaikan proses hukum yang menjeratnya akibat sebuah siaran langsung di Facebook pada Januari 2021 lalu.
Kasus pendiri gerakan progresif dari Partai Rakyat ini sempat menjadi sorotan karena melibatkan aturan lese majeste Thailand yang dikenal sangat ketat. Sebelumnya, ia dituntut akibat menyampaikan kritik terhadap cara pemerintah mengelola pengadaan vaksin Covid-19.
1. Pengadilan nilai kritik Thanathorn ditujukan untuk kinerja pemerintah
Majelis hakim Pengadilan Kriminal di Bangkok menyatakan Thanathorn tidak terbukti menghina atau mengancam Raja Maha Vajiralongkorn. Pengadilan menilai, ucapan Thanathorn lebih tertuju pada kinerja pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha saat itu.
Terkait penyebutannya soal perusahaan Siam Bioscience, pengadilan memandang hal tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik karena didasarkan pada fakta. Kelompok Thai Lawyers for Human Rights juga sepakat bahwa bukti yang diajukan oleh pihak pelapor memang kurang memadai.
"Secara pribadi saya merasa lega," kata Thanathorn Juangroongruangkit kepada wartawan di luar pengadilan setelah pembacaan putusan, dilansir Associated Press.
2. Thanathorn tegaskan kritiknya murni demi kepentingan umum
Dalam siaran langsungnya kala itu, Thanathorn mempertanyakan apakah program vaksin pemerintah hanya menguntungkan Siam Bioscience, mengingat pemegang saham perusahaan tersebut adalah raja. Namun, ia membantah keras bahwa hal tersebut bertujuan untuk menyerang keluarga kerajaan, melainkan bentuk pengawasan terhadap kebijakan publik.
Lebih lanjut, ia mengkritik penggunaan hukum lese majeste sebagai alat untuk menyerang lawan politik, yang menurutnya justru tidak berdampak baik bagi institusi kerajaan itu sendiri.
"Apa yang saya lakukan ini demi kepentingan umum dan untuk menjaga nama baik institusi kerajaan," kata Thanathorn kepada wartawan.
3. Jaksa memiliki waktu tiga puluh hari untuk ajukan banding
Pihak jaksa memiliki waktu 30 hari jika ingin mengajukan banding atas putusan bebas ini. Namun hingga saat ini, Kantor Kejaksaan Agung Thailand belum memberikan tanggapan resmi.
Sebagai informasi, tuduhan lese majeste di Thailand bisa diancam hukuman penjara hingga 15 tahun, sementara pelanggaran siber maksimal lima tahun. Setelah terbebas dari ancaman tersebut, Thanathorn berharap hak-hak tahanan politik lainnya juga dihargai. Ia sendiri sebelumnya pernah dilarang berpolitik selama 10 tahun pada 2020 akibat kasus pembubaran partai pendahulunya, Partai Future Forward.
"Mereka bukan penjahat sungguhan. Mereka ditahan hanya karena mereka berpikir dan berpendapat," kata Thanathorn.
