Jakarta, IDN Times - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan pihaknya sudah menerima 25 laporan terkait bantuan sosial (bansos) khusus penanggulangan virus corona atau COVID-19.
Pelaporan ini dihimpun selama adanya pembagian bansos di masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.
"Kami sudah sejauh ini menerima sekitar 25 laporan terkait dengan bantuan sosial, selain persoalan PSBB yang lain," kata Teguh kepada IDN Times, Senin (4/5).
Teguh menjelaskan, laporan yang diterima Ombudsman berkaitan dengan masalah pendataan warga. Warga merasa mereka belum didata pemerintah provinsi maupun kota.
"Laporannya ini bervariasi, mulai dari para perantau yang belum dicatatkan, anggota UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) yang belum dicatatkan," kata dia.
Menanggapi sejumlah laporan tersebut, Teguh mengatakan, untuk sementara pihaknya mengarahkan pelapor untuk melakukan langkah awal, seperti menghubungi RT atau RW untuk pendataan.
"Kemudian, menghubungi call center-nya Dinas Sosial," kata Teguh.
Ombudsman akan berkoordinasi dengan Dinas sosial DKI Jakarta, atau wilayah penyangga ibu kota yang masuk wilayah pengawasan mereka. Rencananya, setiap minggu Ombudsman juga akan melakukan update terkait laporan yang masuk.
"Sebagian sedang menunggu pelaporan ke mereka (Dinsos), tetapi tetap kita catatkan dan nanti kita akan koordinasikan dengan pihak Dinsos, apakah sudah ada upaya ke mereka (pelapor) atau sudah ada perbaikan atau belum," kata Teguh.