'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 122 Juta', Bikin Simpatisan PDIP Marah

Bambang mengungkapkan, dengan pemberitaan Radar Bogor yang menyinggung soal gaji Megawati di BPIP, menjadi hal yang wajar jika para simpatisan kemudian marah dan mendatangi langsung ke kantornya. Ia mengatakan, bagi PDIP, Megawati bukan hanya seorang ketua umum saja, melainkan sudah seperti seorang ibu.

"Karena Megawati Soekarnoputri bagi PDIP bukan sekedar ketua umum. Kami ada ikatan emosional dengan Ibu Ketum. Itu sudah kayak ibu kami. Kalau ibu kami dihina, dilecehkan, kira-kira apa yang terjadi pada kau?" kata Bambang di Gedung DPR RI, Kamis (31/5).

Menurutnya, pemberitaan Radar Bogor yang berjudul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 122 Juta', sudah sangat parah dan menyinggung Megawati. Bambang menegaskan bahwa Megawati tidak pernah menerima gaji selama menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP.

"Memangnya Megawati terima duit? Tanya dulu dong, sampai hari ini sepeser pun gak terima. Kalau toh seperti itu pun. Itu diceritakan. Bahwa gaji Rp 5 juta ini keputusan presiden setelah berkomunikasi dengan menteri," jelas Bambang.

Bambang melanjutkan, terkait pemberitaan jangan sampai menyinggung orang lain. Karena jika ada pemberitaan seperti itu, akan menyusahkan bagi orang yang disinggung.

"Kalau pemberitaan kayak begitu itu kan menyusahkan kami. Supaya dikau paham ini. Megawati Soekarnoputri, bukan hanya ketua umum bagi kami, dia adalah ibu kami," tambahnya.

Sementara, terkait dengan insiden penggerudukan di kantor Radar Bogor yang dilakukan oleh simpatisan PDIP tersebut, Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Asnil Bambani mengecam keras kejadian tersebut.

Menurut keterangan tertulis yang diterima oleh IDN Times, AJI mengecam 5 hal atas insiden tersebut, yakni:

1.Mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan kader dan simpatisan PDIP di ruang redaksi

2.Keberatan atas pemberitaan harus diselesaikan sesuai Undang-Undang No 40/1999 Tentang Pers

3.Mendesak kepolisian mengusut tuntas aksi kekerasan dan memprosesnya secara hukum

4.Mengimbau Radar Bogor memberikan ruang hak jawab kepada PDIP

5.Mengimbau semua media menjaga independensi dan mematuhi kode etik jurnalistik