Medan, IDN Times - Proyek Jalan Tol Trans Sumatera dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan infrastruktur Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan adanya KPBU ini, maka aset yang telah dimiliki pemerintah dapat terpelihara dengan baik dan kualitasnya tetap terjaga.
Pemerintah menggunakan skema KPBU untuk menyinergikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Swasta.
Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi pada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, pemerintah menggunakan skema KPBU untuk pembangunan jalan tol karena diyakini tidak akan memberatkan anggaran pemerintah.
"Tidak semua bisa kita lakukan dengan skema ini. Tapi di beberapa proyek di Sumatera lalu lintasnya cuma 5.000 (kendaraan), padahal harus ada perhitungan lalu lintas dikalikan dengan tarif (tol)," katanya dalam acara Kupas Tuntas Trans Sumatera: Nusantara Tanpa Jarak di Medan, Sumatera Utara, Rabu (6/3).
Dia mengatakan, ada 83 kilometer Jalan Tol Trans Sumatera yang dikontribusikan dari Jalan Tol Trans Jawa.
"Itu bagian dari PNM (Penyertaan Modal Negara) atau creative financing. Skema ini telah terbukti di negara lain seperti China, jalan tol di sana dibangun dengan pinjaman pemerintah. Yang menarik Denmark, yang dibantu oleh BUMN-nya," jelas Herry.
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso, di lokasi yang sama mengatakan, pemerintah tidak akan menyerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengejar persaingan infrastruktur dengan luar negeri. Infrastruktur, kata dia, menjadi strategi pemerintah untuk mengejar efisiensi bisnis tanah air.
Menurut dia, pemerintah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan creative financing untuk membiayai pembangunan infrastruktur. BUMN konstruksi yang mendapatkan penugasan negara juga bisa melakukan subsidi silang.
"Ruas tol di Jawa ada yang memiliki financial internal rate of return (IRR) yang tinggi, lebih dari 16-18 persen. Padahal ketentuan di Kementerian PUPR hanya 12 persen. Kelebihannya bisa dialokasikan untuk capex di proyek yang ditugaskan," ujarnya.
Menurut dia, ini bisa diterapkan untuk Tol Trans Sumatera di mana arus kendaraan belum sebesar di tol-tol yang ada di Jawa. "Nanti ada capex lagi di (Tol Trans) Sumatera. Itu namanya creative industry," katanya.
Brahmantio menjelaskan, sejak 2014 assessment perhitungan Bappenas terhadap kebutuhan biaya infrastruktur hampir menyentuh angka Rp4.800 triliun.
"APBN dan APBD memenuhi 41 persen. Gap-nya besar. Sehingga strategi kejar gap adalah dengan cara creative financing," ujar Brahmantio.
Infrastruktur, kata dia, sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi bisnis dan potensi ekspor tanah air.
Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo mengatakan, pihaknya membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun-Rp15 triliun per tahun hingga 2030 untuk membangun tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 kilometer. Modal tersebut dapat digunakan untuk mendorong leverage perusahaan sebesar tiga kali lipat.
Dijelaskan olehnya, perseroan telah tiga kali menerima PMN, yakni pada 2015 sebesar Rp3,6 triliun, 2016 sebesar Rp2 triliun, dan 2019 sebesar Rp10,5 triliun. Kebutuhan pendanaan pembangunan Tol Trans Sumatera ini akan dipenuhi dengan pendanaan dari modal, pinjaman, maupun opsi lainnya seperti sekuritisasi aset.
"Ada biaya bunga atau investasi yang harus dibebankan. Dengan penjaminan pemerintah, kami bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih murah," ujar dia.
Bintang mengatakan, perkiraan biaya investasi untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mencapai Rp476 triliun. Proyek JTTS tersebut akan menghubungkan Aceh hingga Lampung sepanjang 2.765 kilometer melalui 24 ruas jalan berbeda.
"Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk Aceh, Sigli, sampai dengan Bakauheni ditargetkan pada 2024 akan tersambung," ujarnya.
Adapun ruas tol yang menjadi prioritas perseroan, antara lain Medan-Binjai (17 km) dengan investasi Rp2,5 triliun, Palembang-Indralaya (22 km) dengan investasi Rp3,3 triliun, dan Bakauheni-Terbanggi Besar (140 km) dengan investasi Rp16,79 triliun.
Selanjutnya ruas tol Pekanbaru-Dumai (131 km) dengan investasi sebesar Rp16,21 triliun, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km) dengan investasi Rp21,95 triliun, dan Indrapura-Kisaran (47 km) dengan investasi Rp6,04 triliun.