Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
OTT Bupati Klaten Diduga Terkait Pengadaan hingga Suap Pejabat BPK
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. (Dok Pemkab Klaten)
  • KPK menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam OTT terkait dugaan penerimaan pada pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan dari OPD.
  • KPK juga menduga ada pemberian dari bupati kepada oknum BPK terkait audit. Sebanyak 20 orang diamankan, termasuk ASN Pemkab Klaten, ASN BPK, dan pihak swasta.
  • Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai yang sementara diperkirakan sekitar Rp1 miliar. OTT ini menjadi operasi ke-23 KPK sepanjang 2026.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo atas dugaan penerimaan terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan dari OPD, termasuk dugaan pemberian kepada oknum BPK.
  • Who?
    Hamenang Wajar Ismoyo, 20 orang dari unsur ASN Pemkab Klaten, ASN BPK, dan pihak swasta diamankan KPK. Identitas lengkap pihak lain hingga saat ini belum ada keterangan resmi.
  • Where?
    Operasi melibatkan lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan BPK. Lokasi penangkapan serta tempat pasti pengamanan para pihak per saat ini masih belum diketahui.
  • When?
    KPK menyampaikan informasi OTT tersebut pada Kamis, 15 Oktober 2026. Peristiwa ini tercatat sebagai OTT ke-23 KPK sepanjang 2026.
  • Why?
    OTT dilakukan dalam penyelidikan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara terkait pengadaan, perizinan, dan OPD, serta dugaan pemberian oleh bupati kepada oknum BPK terkait audit.
  • How?
    Tim KPK mengamankan 20 orang dan uang tunai yang masih dihitung. Perkiraan awal barang bukti uang tunai sekitar Rp1 miliar, sementara proses pemeriksaan masih berlangsung.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
KPK menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan 19 orang lain. Mereka diduga terkait uang untuk belanja pemerintah, izin, dan pemeriksaan. Ada pegawai pemerintah, orang BPK, dan orang swasta. KPK menemukan uang tunai kira-kira Rp1 miliar. Sekarang KPK masih menghitung uang itu dan belum menyebut semua nama.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Operasi tangkap tangan KPK memperlihatkan adanya langkah penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan yang melibatkan berbagai unsur, dari pemerintah daerah hingga pihak lain. Pengamanan 20 pihak dan uang tunai sekitar Rp1 miliar juga memberi dasar bagi proses pemeriksaan yang lebih terarah atas dugaan terkait pengadaan, perizinan, dan audit.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Diduga terdapat penerimaan dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD).

"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (15/10/2026).

"Selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit," lanjutnya.

Total ada 20 pihak dari berbagai latar belakang yang ditangkap KPK. Namun, identitasnya belum dibuka secara resmi kepada publik.

"Pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta," jelas Budi.

Dalam tangkap tangan ini, KPK menemukan sejumlah bukti berupa uang tunai yang diperkirakan mencapai Rp1 miliar.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar," kata Budi.

Diketahui, ini adalah OTT ke-23 KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, ada 13 kepala daerah dan sembilan non-kepala daerah yang kena OTT di tahun 2026.

Curated For You

Editorial Team

Related Article