P2G: Kritik Jusuf Kalla ke Nadiem Terlambat, Masa Jabatan Hampir Habis

11 Sep 2024, 20:40 WIB

Lia Hutasoit

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI (Youtube/Komisi X DPR RI)

Intinya sih...

Kritik terlambat dari Jusuf Kalla terhadap Nadiem Makarim, yang akan segera berhenti menjabat sebagai Mendikbudristek dalam waktu satu bulan.
P2G sudah mengkritik kurangnya kehadiran Nadiem di daerah dan meminta agar dia turun ke lapangan untuk memahami kondisi sebenarnya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengatakan, kritik yang dilontarkan oleh Jusuf Kalla kepada Menteri Pendidikan dan Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim sangat terlambat.

Pasalnya, dalam waktu satu bulan, Nadiem tak akan lagi menjadi Mendikbudristek usai menjabat selama lima tahun. Pemerintahan baru akan segera terbentuk pada Oktober 2024 nanti.

Dia mengatakan, kritik soal jarangnya Nadiem berkantor hingga berkeliling daerah sudah pernah dilontarkan pada tahun kedua Nadiem mengemban jabatan Mendikbud.

"Nah kritikan itu Pak JK sampaikan agak telat kayaknya, ya kalau sekarang karena tinggal sebulan lagi pemerintahan baru akan dibentuk. P2G sudah mengkritik hal yang serupa itu sejak tiga tahun yang lalu," kata dia kepada IDN Times, Rabu (11/9/2024).

1. Diminta ke daerah agar paham kondisi

Mendikbudristek Nadiem Makarim (instagram.com/nadiemmakarimm)

Dia mengatakan, kala itu P2G sudah meminta agar Nadiem rajin turun ke lapangan atau ke sekolah-sekolah di daerah. Hal tersebut diperlukan agar dia tidak kaget dengan kondisi asli, hambatan, tantangan guru dalam mengajar di daerah. Mulai dari tidak adanya internet, listrik bahkan gawai.

"Sehingga kebijakan yang dibuatnya yang dibuat oleh Kemdikbud harapannya tentu merepresentasikan kondisi demografis dan kondisi geografis wilayah Indonesia yang sangat beragam," kata dia.

2. P2G justru sambut positif soal kurikulum merdeka

Bandara Sepinggan di Balikpapan menyumbang seragam sekolah Rp49 juta kepada Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), Jumat (23/2/2024). Foto Bandara Sepinggan

Jusuf Kalla juga mengkritisi program Merdeka Belajar yang menjadi program unggulan selama Nadiem menjabat. JK mempertanyakan efektivitas kebijakan pendidikan yang kiblatnya ke negara seperti Finlandia hingga Swedia yang situasinya berbeda dengan Indonesia.

Masalah kurikulum, kata Satriwan, adalah satu hal yang jadi kebutuhan. Indonesia sendiri, kata dia, baru 11 kali ganti kurikulum sejak 1947. Sedangkan Menteri Pendidikan sudah ada 40-an orang hingga masa kepemimpinan Nadiem.

Menurut dia, perubahan kurikulum adalah hal yang wajar untuk mengikuti tren dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Jadi sih kalau terkait perubahan kurikulum, P2G sebenarnya meresposn secara positif," kata dia.

3. Implementasinya jangan sampai lahirkan kesenjangan

ilustrasi siswa Sekolah Dasar (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Namun yang terpenting, kata dia, implementasi dari perubahan kurikulum itu dilakukan dan melakukan pelatihan kpada guru.

Termasuk soal platform Merdeka Mengajar yang dinilainya malah sulit diakses guru di pelosok karena koneksi internet hingga listrik.

"Jadi implementasi kurikulum merdeka melalui platform tunggal, platform digital yang dibuat oleh Nadiem Makarim yaitu platform Merdeka Mengajar itu justru melahirkan kesenjangan atau disparitas ya antara guru-guru di daerah dengan perkotaan yang makin melebar gitu," kata dia.