Pakar: Alasan Elite Parpol Minta Pemilu 2024 Ditunda Mengada-ada!

25 Feb 2022, 21:34 WIB

Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Jakarta, IDN Times - Pakar hukum tata negara dari STIH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai alasan sejumlah elite partai politik yang kembali mengusulkan penundaan pemilu 2024 sangat mengada-ada. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yakni agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemik.

Bagi Bivitri alasan ekonomi yang belum pulih yang diungkapkan oleh para elite parpol tidak masuk akal. Sebab, meski ekonomi Indonesia belum pulih usai dihajar COVID-19, tetapi pemerintah tetap ngotot memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Biaya untuk pemindahan ibu kota ke Kaltim mencapai Rp501 triliun. Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menetapkan sebanyak 17 persen dari dana tersebut dibebankan ke APBN. Sementara, biaya Pemilu 2024 diprediksi mencapai Rp76 triliun.

Bahkan, kata Bivitri, Jokowi sudah ancang-ancang ingin melakukan upacara HUT ke-79 di Istana Negara di ibu kota yang diberi nama Nusantara itu. "Alokasi anggarannya (untuk memindahkan ibu kota) sangat luar biasa. Jadi, sekarang yang jadi pertanyaan, kita lebih memilih memindahkan ibu kota ketimbang pemilu?" tanya Bivitri kepada media pada Jumat (25/2/2022).

Ia juga kembali mengenang peristiwa krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Meski nilai rupiah sangat anjlok ketika itu, tetapi Pemilu tahun 1998 tetap digelar.

"Dan di negara lain, tidak ada yang menunda pemilu (karena COVID-19). Kalau ketika di awal pandemik, memang ada beberapa negara. Tapi, jangan lupa bahwa pada Desember 2020, Indonesia tetap menggelar pilkada serentak," tutur dia.

Dari pilkada tersebut, terpilihlah Bobby Nasution, menantu presiden sebagai Wali Kota Medan dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo. Apa dalih yang digunakan oleh PKB untuk membenarkan Pemilu 2024 ditunda tiga hingga empat tahun lagi?

1. Usulan agar Pemilu 2024 ditunda adalah kompromi tarik ulur politik

Ketua Komisi X dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda (www.instagram.com/@syaifulhooda)

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda secara blak-blakan mengatakan usulan agar Pemilu 2024 ditunda merupakan bentuk kompromi dari tarik ulur politik antara pihak yang meminta agar jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode dengan pihak yang ingin agar pemilu tetap sesuai jadwal digelar 2 tahun lagi.

"Usulan penambahan atau penundaan pemilu itu kira-kira semangatnya bagian dari kompromi tarik-ulur politik antara yang meminta tiga periode atau tetap pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ujar Syaiful kepada media.

"Jadi, sekali lagi ini bagian dari pra kondisi, pematangan kondisi yang sengaja didorong oleh ketua umum (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) supaya menjadi pertimbangan dan respons dari publik. Karena itu, kita tunggu respons publik," lanjutnya.

Ia mengatakan posisi PKB tidak setuju bila masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Sebab, ada banyak risiko politik yang dihadapi.

"Kita tahu bahwa isu terkait dengan permintaan untuk penambahan tiga periode ini sudah berseliweran hampir setahun setengah. Nah, semangat dari Ketua Umum, Pak Muhaimin adalah ini (usulan Pemilu ditunda 2 tahun) bagian dari pematangan kondisi,” ungkapnya.

2. PKB bakal usulkan secara resmi penundaan pemilu agar jadi keputusan yang konsensus

Syaiful lebih lanjut menjelaskan usulan agar pemilu 2024 ditunda akan dibawa secara resmi ke DPR dan pemerintah. "Cara ini untuk memastikan bahwa politik kita berjalan dengan semangat konsensus. Setelah dibahas di satu meja dengan semua pimpinan parpol, seandainya ada aspirasi dari masyarakat bahwa pemilu tetap diselenggarakan pada 2024, ya oke. Tapi, semangatnya harus komitmen bersama," kata dia.

Sejauh ini, parpol dari koalisi pemerintah yang mendukung usulan tersebut baru dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sikap PAN tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dalam jumpa pers pada hari ini. Sama seperti PKB, PAN juga beralasan kondisi perekonomian yang belum stabil sehingga pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha masih butuh waktu untuk pemulihan ekonomi.

Syaiful pun tidak ingin terburu-buru dengan menyimpulkan usulan ini tidak diminati oleh elite parpol lain. "Kita lihat perkembangannya ke depan bagaimana. Karena ini cara kita agar isu ini dibahas di depan meja," tutur dia lagi.

3. Nasional Demokrat tolak dengan tegas pemilu 2024 ditunda

Sementara, fraksi Partai Nasional Demokrat menolak dengan tegas usulan pemilu 2024 ditunda. Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie juga sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bivitri bahwa alasan penundaan Pemilu 2024 mengada-ada. Effendy mempertanyakan bila pemilu 2024 layak ditunda karena faktor ekonomi, apa dasar dan jaminannya.

"Argumen-argumen keilmuwan dan risiko-risiko politiknya apa. Ini kan juga jadi tanda tanya," ungkap Effendy kepada media pada hari ini.

Ia menyebut bahwa NasDem tegak lurus dengan konstitusi, Undang-Undang, konsensus nasional, kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat antara eksekutif dengan legislatif. "Kan kita sudah menyepakati tentang jadwal pemilu. Saya kira kita semua sebagai pemimpin, yang akan diperhatikan oleh rakyat adalah perilaku, moral politik, kesetiaan kepada Undang-Undang dan konstitusi," kata dia.

Ia menambahkan usulan agar pemilu 2024 ditunda tidak lebih sebagai hal yang mengada-ada dan berisiko besar bagi demokrasi. "Ini berpotensi menghancurkan demokrasi karena ada kepentingan-kepentingan yang parsial, pragmatis dan segelintir orang yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan bungkus kondisi ekonomi belum stabil," tutur dia lagi.