Pakar: Elektoral dan Biaya Politik Jadi Pemicu Koalisi Gemuk

15 Jul 2026, 18:06 WIB

Shera Amalia Ghaitsa

News

Channel

Add Us on Google

Pakar: Elektoral dan Biaya Politik Jadi Pemicu Koalisi Gemuk

Dosen UI, Sri Budi Eko Wardani dalam acara seminar “Koalisi Gemuk dan Kegagalan Checks and Balances di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Politik BRIN (IDN Times/Shera Amalia)

Intinya Sih

Gini Kak

Sri Budi Eko Wardani dari UI menilai membesarnya koalisi pendukung pemerintah dipicu oleh kepentingan elektoral dan tingginya biaya politik yang dihadapi partai.
Ia menjelaskan bahwa sistem multipartai membuat persaingan antarpartai semakin ketat, sehingga partai berupaya bertahan di parlemen dengan segala cara.
Kebutuhan ekonomi dan beban pembiayaan organisasi mendorong partai bergabung ke koalisi pemerintah demi jabatan serta imbalan, menciptakan fenomena koalisi gemuk tanpa oposisi kuat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Banyak partai sekarang mau gabung sama kelompok pemerintah. Kata Bu Sri, mereka susah kalau jalan sendiri karena ikut pemilu mahal dan berat. Partai butuh uang buat kerja di banyak tempat dan bayar orang. Jadi mereka pilih gabung supaya bisa dapat jabatan dan bantuan. Sekarang koalisinya jadi besar sekali.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dosen Politik Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani, menilai fenomena koalisi pendukung pemerintah yang semakin besar tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi partai politik. Menurutnya, kepentingan elektoral serta besarnya biaya yang harus ditanggung partai politik, menjadi dua akar persoalan yang mendorong partai memilih bergabung dengan koalisi pemerintah.

“Jadi memang ketika ada ruang antara kepentingan elektoral dan berbagai partai. Nah, di sini bertemu nih, bertemu kepentingan ini untuk kemudian keputusan rasionalnya adalah bergabung dalam koalisi pemerintah dengan adanya set payment atau bayar sampingan, yaitu jabatan dan imbalan,” kata Sri dalam seminar bertema “Koalisi Gemuk dan Kegagalan Checks and Balances di Indonesia” di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (15/7/2026).

1. Kepentingan elektoral membuat persaingan partai semakin ketat

Narasumber acara seminar “Koalisi Gemuk dan Kegagalan Checks and Balances di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Politik BRIN (IDN Times/Shera Amalia)

Sri menjelaskan sistem multipartai di Indonesia yang sangat kompleks membuat persaingan antarpartai semakin ketat. Menurutnya, kondisi tersebut membuat partai, baik besar maupun kecil, menghadapi beban yang berat untuk dapat terus mengikuti pemilu dan mempertahankan eksistensinya di parlemen.

“Ini tentu saja dari point of view-nya partai, mereka menghadapi situasi yang sangat berat untuk selalu bisa ikut pemilu. Jadi dari POV-nya partai ikut pemilu tuh bebannya sangat besar, terutama bukan hanya bagi partai kecil tapi juga partai besar,” ujar dia.

Sehingga, menurut Sri, tujuan dari wakil partai dan partai politik adalah untuk bertahan di kursi parlemen selama mungkin. “Karena kepentingan partai dan juga kepentingan anggota DPR, kepentingan wakil adalah, ya, bertahan selama mungkin dalam jabatannya,” lanjut dia.

2. Kepentingan ekonomi juga jadi salah satu faktor

ilustrasi menghitung pembagian biaya (vecteezy.com/Ekachai Lohacamonchai)

Selain kepentingan elektoral, Sri melanjutkan, partai politik juga memiliki kepentingan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ekonomi. Menurut Sri, partai harus membiayai organisasi hingga tingkat daerah, memenuhi persyaratan kelembagaan, serta menjalankan berbagai aktivitas politik seperti lobi dan negosiasi.

"Biaya seluruh organisasi sampai tingkat paling bawah itu masih sangat besar. Semua partai harus punya kepengurusan, kemudian ada kepentingan lobi dan negosiasi, itu semua butuh biaya," ujar Sri.

3. Kedua hal itu dinilai sebabkan koalisi jadi gemuk

Ilustrasi bendera partai politik. (IDN Times/Yosafat)

Sri menilai kedua masalah tersebut menyebabkan partai politik membuat keputusan rasional, yaitu bergabung dengan koalisi pemerintah dengan adanya bayaran sampingan berupa jabatan dan imbalan ekonomi.

“Nah, jadi logic-nya seperti itu hingga yang terjadi sekarang adalah yang gak ada oposisi politik sama sekali. Sekalipun tidak semua partai katanya bergabung, tapi pada akhirnya memang keputusan koalisi itu karena ada set payment-nya, ada pembayaran sampingannya,” kata dia.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi partai politik pada akhirnya membuat pembentukan koalisi yang dinilai oversize atau berukuran besar.

“Nah, ini menurut saya secara sederhana menggambarkan problematik partai politik dengan keputusan untuk membangun koalisi yang oversize itu menjadi keputusan yang rasional untuk mengatasi hal tersebut,” ujar mantan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI itu.