Fit & Proper Test KPI: Dari AI, Transformasi Digital, hingga "SMART"
- Komisi I DPR RI menggelar fit and proper test bagi 26 calon Komisioner KPI Pusat periode 2026–2029, menekankan integritas dan kualitas visi-misi dalam proses seleksi akhir.
- Beragam gagasan muncul, termasuk konsep 'KPI SMART' yang menyoroti transformasi digital, kesetaraan regulasi media, serta pemanfaatan AI untuk pengawasan konten dan perlindungan publik.
- Hasil seleksi akan menentukan sembilan komisioner baru yang diharapkan mampu menghadapi tantangan penyiaran digital dan memperkuat perlindungan kelompok rentan dari konten negatif.
Jakarta, IDN Times - Komisi I DPR RI resmi menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029. Proses seleksi tahap akhir yang berlangsung sejak Senin (13/07/2026) hingga Selasa (14/07/2026) ini diikuti oleh 26 kandidat dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi, jurnalis senior, hingga petahana.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan pentingnya integritas dan kualitas paparan dalam tes ini. “Ini adalah fit and proper test yang akan sangat memengaruhi hasil siapa yang akan terpilih,” ujar Utut saat membuka rapat. Ia juga menekankan agar para kandidat tidak sekadar mencari simpati, melainkan menunjukkan kapasitas intelektual mereka. “Bukan mohon dibaikin, tetapi presentasikan rencana kerja sebaik-baiknya,” tegasnya seperti IDN Times dari YouTube Parlemen TV.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan bahwa setiap calon diberikan waktu maksimal tujuh menit untuk memaparkan visi dan misi. Setelah itu, masing-masing perwakilan fraksi partai politik mendalami gagasan tersebut. "Setelah selesai semua fraksi, nanti kami akan persilakan lagi kepada calon komisioner untuk menjawab secara keseluruhan," tambah Sukamta.
1. Konsep KPI "SMART"
Salah satu presentasi yang cukup komprehensif datang dari Ferdi Setiawan, kandidat nomor 19, yang membawa gagasan cetak biru bertajuk "KPI SMART" (Simple, Measurable, Aktual, Responsible, dan Toughness). Dalam paparannya, Ferdi menyoroti adanya regulatory asymmetry (ketimpangan regulasi) antara lembaga penyiaran konvensional yang diikat ketat oleh aturan P3SPS, dengan platform digital global yang cenderung bebas regulasi.
"Hadapi maraknya lembaga penyiaran konvensional yang berguguran akibat pembagian kue iklan yang timpang dengan konten platform digital, maka ke depan regulasi penyiaran tidak boleh timpang. Tidak boleh lagi ada dua jenis media yang berdampak sama secara sosial, namun aturannya berbeda," papar Ferdi dengan lugas.
Ia menekankan bahwa transformasi KPI tidak cukup hanya merespons perubahan teknologi, tetapi harus mengubah tata cara kelembagaannya. Oleh karena itu, melalui pilar KPI SMART, Ferdi menawarkan empat arah transformasi utama, yaitu dari Regulator menjadi Ecosystem Orchestrator; Analog menjadi AI-Driven Regulator; Sanksi menjadi Pembinaan; Dari Frekuensi menjadi Ekosistem Digital.
"Saya ingin KPI ke depan benar-benar bisa menjadi penjaga kualitas demokrasi digital Indonesia... Konsep kewenangan KPI yang ideal adalah dari Regulator bertransformasi menjadi 'Ecosystem Orchestrator' yang bisa memimpin kolaborasi seluruh ekosistem penyiaran," pungkas Ferdi Setiawan di hadapan anggota dewan.
2. Adu gagasan perlindungan anak hingga moderasi konten
Pada sesi presentasi, sejumlah gagasan segar dipaparkan oleh para kandidat. Cecep Suryadi, satu-satunya peserta dari Riau, menyoroti tantangan KPI sebagai regulator di tengah pesatnya teknologi digital. "Lembaga penyiaran harus memiliki dampak yang akan menguatkan watak dan karakter bangsa. Karenanya, peran KPI harus strategis," ujarnya.
Peserta lain, Tulus Santoso, menekankan pentingnya optimalisasi pengaduan masyarakat. Ia menilai, tingginya aduan publik menandakan adanya nilai dan norma yang terganggu, sehingga KPI harus menjadikannya sebagai temuan utama.
Di sisi lain, Aliyah menyoroti pentingnya tata kelola berbasis bukti. "Kita ingin menggeser sedikit paradigma KPI dari sekadar pengawas dan pembuat regulasi menjadi pengendali data penyiaran nasional," jelasnya.
Fokus pada masa depan generasi muda turut disuarakan oleh Sutjiati Eka Tjandrasari dan Evri Rizqi Monarshi. Evri menawarkan program "Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa" untuk membangun kekritisan publik. Sementara itu, Analisa bahkan mengusulkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) sebagai instrumen pendukung pengawasan isi siaran agar KPI lebih adaptif terhadap Over-The-Top (OTT) dan konten media digital.
3. Sembilan yang terpilih akan mengemban mandat sebagai Komisioner KPI Pusat
Hasil dari fit and proper test ini nantinya akan menentukan sembilan nama komisioner terpilih. Komisi I DPR RI berharap para komisioner baru kelak tidak hanya memahami aturan administratif, tetapi juga memiliki ketajaman taktis dalam menghadapi perubahan teknologi komunikasi global. Fokus pada perlindungan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak dari konten negatif digital, juga menjadi agenda mendesak.
Dari 26 nama yang diuji, Komisi I DPR RI nantinya akan memilih sembilan figur terbaik yang akan mengemban mandat sebagai Komisioner KPI Pusat untuk menakhodai arah penyiaran digital Indonesia tiga tahun ke depan.
