Pakar Ini Sebut Langkah Bahlil Cabut IUP Perusahaan Sesuai Hukum

08 Mar 2024, 19:34 WIB

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara, Radian Syam, mengatakan bahwa keputusan Bahlil Lahadalia untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan tidak melangar aturan dan tidak bisa disebut sebagai kepentingan individu semata.

Sebab, kapasitas Bahlil saat mencabut IUP adalah sebagai Ketua Satuan Tugas Penataan Lahan dan Investasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, bukan sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Langkah Bahlil merupakan tindak lanjut dari keputusan satgas, bukan keputusan individu dari Menteri Investasi,” kata Rahadian, merujuk pada satgas yang komposisinya lintas sektor atau kementerian, dikutip dari keterangan tertulisnya pada Jumat (8/3/2024).

1. Ada semangat hilirisasi

ilustrasi hilirisasi nikel (dok. WALHI)

Lebih jauh, Radian menilai bahwa semangat dari Satgas atau Keputusan Presiden tersebut adalah hilirisasi dan penertiban perusahaan. Sebab, hanya perusahaan yang tidak produktif saja yang akan dicabut izinnya.

“Niatan pemerintah melalui pembentukan satgas untuk kepentingan nasional dan hilirisasi jangan disalahartikan sebagai oknum yang meminta duit atau fee agar izin itu diterbitkan tidak begitu konsepnya,” kata Radian.

2. Memastikan perusahaan lebih produktif

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Radian mengatakan, sepatutnya langkah satgas mendapat apresiasi, karena perusahaan yang nanti memperoleh izinnya kembali dipastikan bakal menjadi lebih produktif.

“Satgas ini bukan hanya membantu menata ulang pertambangan, tetapi juga memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan pemanfaatannya untuk kepentingan ekonomi rakyat indonesia dan kepentingan nasional,” ujar dia.

Setidaknya, sampai saat ini Kementerian Investasi sudah mencabut 2.078 IUP, yang terdiri dari 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan serta 302 perusahaan pertambangan batubara.

3. Sejumlah lembaga negara akan mintai keterangan Bahlil

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ditemui di TPS 004 Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Sejumlah lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berencana untuk memanggil Bahlil terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Bahlil diduga menarik biaya untuk perusahaan yang ingin mendapatkan IUP-nya kembali.

Terkait hal itu, Bahlil telah membantah mematok nilai fee bagi perusahaan yang ingin memperpanjang atau mendapatkan kembali IUP. Dia pun menegaskan bahwa proses perpanjangan izin tidak memerlukan biaya alias gratis. Sehingga, Bahlil meminta data dan laporan jika ada perusahaan yang dimintai pungutan liar.

“Kalau ada yang kayak gitu, laporkan saja ke polisi,” kata Bahlil saat menghadiri peresmian pabrik pupuk PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis (29/2/2024).

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.