Pakar: Laporan The Economist Ungkap Situasi Nyata Indonesia ke Dunia

17 Mei 2026, 19:41 WIB

Santi Dewi

Pakar: Laporan The Economist Ungkap Situasi Nyata Indonesia ke Dunia

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti

Intinya Sih

Gini Kak

Bivitri Susanti menilai laporan The Economist menggambarkan kondisi nyata Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo yang dinilai boros dan otoriter, berbeda dengan citra yang disampaikan ke dunia internasional.
Ia pesimistis laporan tersebut akan mengubah kebijakan pemerintah, karena masalah seperti defisit fiskal dan pelebaran peran militer sudah menunjukkan lemahnya komitmen terhadap demokrasi dan tata kelola negara.
Fahri Hamzah membela program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang bagi SDM Indonesia, menolak anggapan bahwa kebijakan sosial itu menjadi ancaman bagi disiplin fiskal nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Majalah dari Inggris bilang kalau Presiden Prabowo boros dan suka atur sendiri. Bu Bivitri, orang pintar hukum, bilang itu gak aneh karena banyak yang udah ngomong begitu. Ada juga cerita orang diserang karena protes tentara. Tapi Pak Fahri bela Prabowo dan bilang uangnya dipakai buat kasih makan anak-anak biar sehat dan pintar nanti.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, mengaku tidak terkejut dengan isi laporan Majalah asal Inggris, The Economist yang diturunkan pada Jumat, 14 Mei 2026. Sebab, di dua laporan berbeda, The Economist menyebut Indonesia kini dipimpin presiden yang boros dan otoriter.

Dua laporan itu berjudul "Indonesia's President is Jeopardising the Economy and Democracy" (Presiden Indonesia Membahayakan Ekonomi dan Demokrasi) dan "Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country is on a Risky Path" (Indonesia, Negara dengan Populasi Muslim Terbesar Berada di Jalan yang Terjal). Namun, perbedaannya kini, kata Bivitri, publik internasional dapat gambaran nyata tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia.

Situasi itu berbeda dari apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di kunjungan ke negara-negara asing. Di sisi lain, penulis artikelnya kemungkinan kecil tak akan mendapat teror karena sudah mengkritisi pemerintahan Prabowo.

"(Tulisan di Majalah The Economist) gak mengejutkan sama sekali, karena yang menulis hal itu sudah banyak kan? Beberapa media, termasuk Tempo dan IDN Times sendiri juga saya lihat pernah menulis. Tetapi karena yang menerbitkan tulisan itu orang luar (Indonesia), jadi gak bisa dibungkam atau diteror dengan dikirimin kepala babi," kata Bivitri seraya tertawa, kepada IDN Times, melalui saluran telepon, Jumat malam, 14 Mei 2026.

Di sisi lain, tulisan yang ditulis dua editor, Aaron Connelly dan Ethan Wu bisa menjangkau publik lebih luas, karena ditulis dalam Bahasa Inggris. Dengan begitu, publik memiliki persepsi lain selain yang disampaikan Prabowo ketika melakukan kunjungan ke luar negeri.

"Harus diakui, gak semua orang tahu bagaimana situasi real di Indonesia seperti apa. Pak Prabowo sendiri kalau berkunjung ke mana-mana kan sering mengatakan hal yang tidak jujur, misalnya seperti kesuksesan program MBG (Makan Bergizi Gratis)," tutur dia.

1. Bivitri tak yakin Prabowo akan ubah kebijakan demi ikuti laporan The Economist

Presiden Prabowo Subianto mengenalkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono kepada warga di Pulau Miangas. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Negara)

Di sisi lain, salah satu pemeran film dokumenter "The Dirty Vote" itu tak yakin dua laporan Majalah The Economist akan menggerakkan Prabowo untuk berbuat lebih baik. Justru, kata Bivitri, itu termasuk salah satu poin yang ditulis di majalah tersebut. The Economist menulis pengeluaran negara sudah semakin tidak terkontrol.

Salah satunya pada 2025, batas defisit fiskal Indonesia mencapai 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, menurut ketentuan dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan negara mewajibkan pemerintah menjaga batas aman pengeluaran di bawah 3 persen.

"The Economist juga menulis bahwa Prabowo otoriter dan tidak demokratis," kata Bivitri.

Bahkan, The Economist turut menyinggung aksi teror air keras yang dialami aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Andrie Yunus. Wakil Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) itu diserang militer karena memprotes pelebaran fungsi TNI yang kini semakin banyak mengurusi isu sipil.

"Itu sudah hal yang mendasar sekali. Kalau pun dia mau merespons, misalkan dengan menarik keponakannya dari Bank Indonesia, itu sifatnya bits and pieces, kecil-kecil yang cuma gimmick. Jadi, saya sudah pesimistis meskipun seandainya nanti dia bereaksi, pasti reaksinya gak akan mampu menolong situasi yang sudah buruk saat ini," tutur dia.

2. Calon investor sudah ragu ke Indonesia sebelum membaca laporan The Economist

Ilustrasi investasi (pexels.com/Alesia Kozik)

Sementara, ketika ditanyakan apakah dua laporan Majalah The Economist itu akan berpengaruh kepada calon investor yang semula berminat berinvestasi di Tanah Air, Bivitri meragukan itu. Menurutnya, ada atau tidak ada laporan yang ditulis The Economist, calon investor akan melakukan riset mendalam lebih dulu mengenai Indonesia.

"Meskipun dia gak baca The Economist, pasti ada konsultannya yang akan ngasih advice. Mereka juga akan mengecek lewat kedutaan masing-masing. Selain itu, mereka juga akan mengecek lewat kamar dagang-kamar dagang. Menurut saya, kondisi ekonomi sudah sangat buruk tapi bukan dipicu artikel The Economist," katanya.

"Artikel tersebut semacam summary untuk publik secara umumlah, bagaimana kondisi di Indonesia. Karena saya yakin, calon investor akan melakukan riset lebih mendalam dari pada yang ditulis oleh The Economist," imbuhnya.

3. Fahri Hamzah bela Prabowo soal program MBG

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara, respons terkait dua laporan Majalah The Economist, disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. Ia mengklaim program MBG bukan suatu pemborosan melainkan investasi bagi SDM Indonesia pada masa mendatang.

"The Economist cemas terhadap program-program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis dan perumahan rakyat, menuduhnya sebagai ancaman bagi batasan defisit anggaran 3 persen. Ini adalah cara pandang akuntansi jangka pendek, bukan ekonomi pembangunan," ujar Fahri, lewat akun media sosialnya, dikutip Minggu (17/5/2026).

Fahri menyebut istilah Prabowonomics sebagai gagasan ekonomi genuine Prabowo. Menurut pandangannya, memberi makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah investasi infrastruktur manusia. Hal itu penting dilakukan untuk memotong rantai stunting.

"Belanja ini adalah restrukturisasi modal manusia (human capital) yang akan menaikan produkvitas nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Disiplin fiskal tetap dijaga, namun anggaran dikelola secara ekspansif dan terukur. Bukan hemat defensif yang mencekik pertumbuhan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora itu.