Panglima TNI Ancam Anggotanya Terlibat Politik Praktis Bisa Dipidana

Dalam kesempatan itu, Agus mengancam anggotanya yang terlibat politik praktis bisa dihukum pidana. Menurutnya, hal itu sudah sesuai aturan.

"Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam UU 34/2004 (tentang TNI), di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian, UU 7/2017 tentang pemilu, apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya," ucap dia.

"Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kemudian juga, saya dengan Kapolri, Pangdam, Kapolda di wilayah sudah mendeklarasikan pemilu damai 2024," sambung Agus.

Agus kemudian mengajak semua elemen masyarakat untuk menggaungkan pemilu damai. Hal itu dilakukan bersama sejumlah tokoh masyarakat.

"Tidak hanya TNI, Polri, KPU, Bawaslu yang ada di wilayah kemudian juga tokoh agama. Tokoh masyarakat, adat, LSM dan semua elemen masyarakat membuat pakta integritas tentang pemilu damai," kata dia.

Lebih lanjut, Agus juga mendapat pesan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk senantiasa menjalankan tugas pokok Panglima TNI.

"Arahannya itu, melaksanakan tugas pokok, berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat tentang penanganan Papua, tentang bencana alam yang sering terjadi jadi kita kolaborasi dengan kementerian terkiat. Itu yang disampaikan bapak presiden. Kita menggandeng semua," imbuhnya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.