NasDem akan memanggil Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach untuk klarifikasi terkait dinonaktifkan dari keanggotaan DPR.
Fasilitas keduanya sebagai anggota DPR dihentikan setelah dinonaktifkan oleh Partai NasDem.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach karena pernyataan mereka cederai perasaan rakyat.
Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan partainya akan memanggil dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, untuk dimintai klarifikasi usai keduanya dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI.
“Ya kita tentu akan melakukan pemanggilan semuanya. Jadi apa minta klarifikasi dan sebagainya, itu penting kita lakukan,” kata Saan di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Saan menjelaskan, setelah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan, fasilitas keduanya sebagai anggota DPR juga tidak lagi diberikan.
Dia menegaskan Partai NasDem resmi menonaktifkan Sahroni dan Nafa sebagai anggota DPR sesuai keputusan DPP. Selain itu, DPP telah mengirim surat kepada fraksi untuk diteruskan ke Sekjen DPR, agar hak-hak keduanya sebagai anggota dewan dihentikan.
"Terkait dengan tuntutan hak-haknya kan juga DPP sudah kirim ke fraksi, dan fraksi sudah menyampaikan ke Sekjenan untuk ditindaklanjuti terkait dengan pemberhentian terkait dengan hak-hak mereka sebagai anggota DPR," ujar Saan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Keduanya dinonaktifkan usai pernyataan mereka menuai gelombang kemarahan publik.
"DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," kata Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, dalam keterangan resmi, Minggu, 31 Agustus 2025.
Ahmad Sharoni kini menjadi anggota Komisi I, bukan lagi Wakil Ketua Komisi III di DPR.
Hermawi mengklaim, perjuangan Partai NasDem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
"Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," kata dia.