Surabaya, IDN Times - Aksi deklarasi #2019GantiPresiden masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Terlebih, aksi ini sempat berbuntut bentrok antar massa yang pro dan kontra saat di Tugu Pahlawan Surabaya, Minggu (26/8).
Polrestabes Surabaya sendiri akhirnya membubarkan kedua massa. Sebelumnya, Polda Jatim tidak mengeluarkan STTP untuk aksi deklarasi #2019GantiPresiden. Melihat adanya polemik itu, partai pendukung Prabowo-Sandiaga pun angkat bicara.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadat mengatakan kalau tidak seharusnya ada penolakan terhadap aksi #2019GantiPresiden. Menurutnya, penolakan tersebut sudah parah karena disertai sweeping yang dilakukan oleh ormas sehingga berbuntut bentrok fisik. "Ini kegiatan legal sesuai konstitusi. Jangan mau dibenturkan seperti itu, kan peserta aksi dan ormas itu elemen-elemen penting juga," ujarnya saat dihubungi, Senin (27/8).
Anwar mengimbau, kalau pun tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden sebaiknya merespons dengan baik. Dia melihat aksi penghalang-halangan terhadap massa aksi lalu ada sweeping hingga pengepungan tokoh sangatlah tidak elegan. "Pihak yang menghalang-halangi boleh saja melakukan aksi serupa misalnya," kata Anggota DPRD Jatim ini.
Sementara itu Wakil Ketua DPD Demokrat Jatim, Maskur melihat aksi tersebut bagian dari sosialisasi saja. Dia menyayangkan karena ada bentrokan. "Disikapi dengan saling toleransi. Informasi boleh disampaikan. Jangan sampai ada keributan, satunya dia periode satunya ingin ganti saja," katanya.
Maskur pun menyatakan aksi #2019GantiPresiden sebenarnya tidak masalay karena hanya memberikan informasi dan program. Baginya yang terpenting aparat, jika diizinkan ya dikawal, jika tidak harus dijelaskan kenapa dilarang. "Kalau saya bukan melihat aksinya, Demokrat berkoalisi mendukung yang diusung mesti tegak lurus," pungkasnya