Pati Bergejolak Imbas PBB, Komisi II: Efisiensi Buat Daerah Gelagapan

14 Agu 2025, 11:10 WIB

Amir Faisol

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (Dok. DPR RI)

Intinya sih...

Komunikasi publik harus diperbaiki untuk memperbaiki masalah efisiensi APBN yang berimbas ke daerah-daerah.
Negara demokrasi membutuhkan komunikasi yang baik antara pejabat publik dengan masyarakat untuk menghindari anarki.
DPRD Pati sepakat membentuk pansus pemakzulan Bupati Sudewo setelah aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor pemerintahan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai, efisiensi APBN yang menjadi fokus pemerintah pusat berimbas ke daerah-daerah. Menurut dia, kebijakan ini membuat daerah gelagapan.

Imbasnya, beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Di sisi lain, kemandirian fiskal pendapatan asli daerah di hampir semua provinsi, kabupaten kota di Indonesia cukup rendah. Pemerintah daerah bergantung sangat tinggi kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah.

Hal ini sekaligus menanggapi rencana kebijakan Bupati Pati Sudewo yang sempat mau menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar 250 persen. Kebijakan tersebut menuai gelombang protes besar-besaran dari warga setempat.

"Ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah maka daerah gelagapan," kata Rifqy, saat dihubungi, Kamis (14/8/2025).

1. Komunikasi publik harus diperbaiki

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (IDN Times/Amir Faisol)

Rifqy mengatakan, masalah ini menjadi sengkarut karena faktor kemampuan ekonomi daerah, regional bahkan nasional.

"Itu kan pada posisi yang sedang tinggi dinamikanya dan tidak baik-baik saja. Karena itu kebijakan ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik," kata dia.

Selain itu, Rifqy turut menyoroti komunikasi politik antara pejabat publik dengan masyarakat. Apapun kebijakan yang ingin diambil sedapat mungkin, pemerintah pusat atau daerah harus menggunakan akuntabel dan transparan.

APBD harus dibuka ke publik agar mereka tahu pendapatan dan kebutuhan daerahnya berapa, kemudian kebutuhan daerahnya apa saja.

Kepala daerah juga harus bertanggung jawab menyampaikan secara terbuka kalaupun kebutuhan daerahnya belum cukup dibiayai APBD. Termasuk program-program yang telah dicanangkan.

"Komunikasi ini menjadi penting untuk kita membangun tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus sensitif terhadap publik serta melibatkan publik," kata Legislator NasDem itu.

2. Negara demokrasi membutuhkan komunikasi yang baik

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Immanul Haq mengatakan, warga setempat sudah menyampaikan protesnya melalui cara elegan, dengan mengumpulkan makanan dan miniuman di sekeliling kantor pendopo. Sebaliknya, Sudewo menanggapi protes warganya dengan komunikasi yang kurang bijak.

Setelah gelombang protes mulai berdatangan, Bupati Sudewo sempat mengumumkan akan membatalkan rencana kenaikan PBB 250 persen itu.

"Komunikasi itulah yang dibutuhkan dalam proses demokrasi bahwa niat baik kekuatan kedaulatan rakyat di Pati harusnya direspons oleh komunikasi yang bagus dari pihak Bupati sehingga tidak perlu terjadi anarki seperti yang kita saksikan sekarang," kata Legislator PKB itu dalam konfirmasi terpisah.

3. DPRD Pati sepakat bentuk pansus pemakzulan Bupati Sudewo

Bupati Pati, Sudewo. (patikab.go.id)

DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna yang menghasilkan keputusan penting yakni mengusulkan pembentukan Pansus angket pemakzulan Bupati Sudewo pada Rabu (13/8/2025).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, dihadiri 42 dari 50 anggota dewan. Dengan jumlah tersebut, forum dinyatakan memenuhi syarat untuk mengambil keputusan.

Usulan tersebut muncul setelah aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati dan DPRD Pati pada hari yang sama. Ribuan massa dari berbagai wilayah mengepung dua kantor pemerintahan tersebut dengan tuntutan yang sama yaitu Bupati Sudewo harus lengser.

“Rapat hari ini menyetujui pembentukan Pansus hak angket terhadap kebijakan Bupati Pati,” kata Ali Badrudin.