PDIP Ogah Koalisi Bareng, Demokrat Singgung Era Kepemimpinan SBY

26 Jun 2022, 18:20 WIB

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (IDN Times/Muhammad Ilman Na'fian)

Jakarta, IDN Times - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra angkat bicara soal pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto yang menyatakan tak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat pada Pemilu 2024.

"Pertama, sikap Partai Demokrat sangat jelas. Seperti yang disampaikan Ketua Umum kami, AHY, dalam berbagai kesempatan, Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal, dan pilihan setiap partai untuk berkoalisi atau bekerja sama dengan partai mana pada Pilpres 2024," ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (26/6/2022).

Herzaky mengatakan, Demokrat ingin berkoalisi dengan partai yang saling menghargai agar tidak memunculkan adanya saling menekan hingga mengancam.

"Kami harap tidak ada tekanan-tekanan, paksaan, bahkan ancaman-ancaman, seperti upaya kriminalisasi atau gangguan terhadap bisnis kader-kader kami maupun upaya perampasan kepemimpinan partai kami atau calon rekan koalisi kami," katanya.

1. Demokrat bicara era SBY jadi Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Twitter/@SBYudhoyono)

Herzaky pun menyinggung ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden RI pada 2004-2014. Pada zaman SBY, kata dia, tak ada masyarakat yang mengantre untuk membeli minyak goreng dan harga kebutuhan pokok pun diklaimnya stabil.

"Kemiskinan turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta. Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati. Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Ada pengurangan sangat signifikan," katanya.

"Sedangkan 5 tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Hampir tidak ada pengurangan. Bahkan setelah pandemi, di periode kedua malah sempat naik lagi ke 28 juta, dan sekarang 26 juta," sambungnya.

2. Pengangguran turun 3 juta orang

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di Kantor DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).

Selain itu, Herzaky juga mengklaim angka pengangguran pada era SBY turun hingga 3 juta orang. Sementara pada masa jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, saat periode pertama hanya turun 140 ribu.

"Bahkan, ketika pandemi, melonjak drastis penganggurannya," katanya.

3. PKS minta PDIP tak berlebihan

Logo baru PKS (Dok. PKS)

Sementara itu, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menanggapi pernyataan PDIP yang enggan berkoalisi dengan pihaknya. Kholid mengaku menghormati sikap PDIP.

"PKS menghormati sikap dan keputusan partai politik termasuk PDIP yang menegaskan sikapnya tidak akan berkoalisi dengan PKS," ujar Kholid kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).

Dia menilai, kebijakan partai merupakan hak prerogatif yang tidak bisa diganggu gugat parpol lain. Termasuk soal koalisi hingga strategi jelang Pemilu 2024.

"Tentu itu adalah hak prerogatif, hak kedaulatan partai PDIP untuk tidak mau berkoalisi dengan PKS," kata Kholid.

Lebih lanjut, Kholid mengingatkan kepada seluruh pihak, termasuk PDIP untuk tidak berlebihan dalam bersikap. Apalagi jelang kontestasi politik rawan sekali muncul perpecahan di masyarakat.

"Tentunya kami sebagai sesama anak bangsa mengingatkan ada pepatah Jawa yang mengatakan ngono ning ngono, yo ojo ngono, jangan lah terlalu berlebihan dalam bersikap," ucap dia.

"Marilah kita sebagai partai politik menunjukkan politik kebangsaan yang damai, sejuk, yang menunjukkan kolaborasi bukan polarisasi orang-orang jawa selalu mengatakan adigang adigung adiguna. Ketika kita memiliki kekuasaan gunakanlah kekuasaan itu dengan bijaksana," imbuhnya.